Reshuffle Kabinet Diminta Kedepankan The Right Man On The Right Place

JAKARTA - Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam menyatakan untuk mengelola suatu pemerintahan dibutuhkan kecakapan kepemimpinan. Hal itu dikatakan Arman menanggapi isu reshuffle kabinet setelah usulan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait peleburan kementerian dan Menteri Investasi disetujui DPR.

Menurut Arman, kepemimpinan yang handal harus mampu menemukan titik efektivitas dan efisiensi pada perpotongan yang ideal. "Sehingga segala bentuk program atau pelayanan memberikan output dan bahkan outcome yang optimal," ujar dia saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).
Arman menilai saat ini banyaknya lembaga birokrasi akan membuat kepemimpinan menjadi kurang efisien dan lebih banyak "ongkos tukang" dibanding modal material yang diperlukan dalam pembangunan. Alhasil, terjadi fusi lembaga sebagai bentuk efisiensi adalah langkah yang tepat sebatas tugas dan tanggung jawabnya dapat dikerjakan dengan baik dan tidak overload.

"Dalam situasi sekarang yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan harusnya reshuffle segera dilakukan dengan tetap mengedepankan profesionalitas kerja dan kompetensi, the right man on the right place," jelasnya.

Lebih lanjut Arman melihat Kementerian Investasi memang sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi yang memberikan ekses pada krisis ekonomi harus segera diatasi seperti pengangguran, daya beli masyarakat yang turun serta harga yang melambung adalah bagian dari ranah ekonomi yang harus segera diambil langkah luar biasa.

Arman menambahkan dalam hasil survei lembaganya per bulan November 2020 lalu, publik menilai golongan menteri yang berasal dari kader partai memiliki tingkat kepuasan kinerja yang relatif lebih rendah dibanding dari golongan menteri berlatar belakang profesional. Meski hal itu tidak semuanya, namun secara umum demikian.

"Terlebih beban partai mulai dari "japrem" dan kepentingan politik lainnya sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kinerja seorang menteri. Namun kembali kepada presiden tentu itu semua hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang undang," paparnya.