Komisi IX Pastikan Tak Ada Muatan Politik Dalam Vaksin Nusantara

Jum'at, 16 April 2021 - 06:05 WIB
loading...
Komisi IX Pastikan Tak...
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memastikan tak ada aspek muatan politik dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR , Saleh Partaonan Daulay memastikan tak ada aspek muatan politik dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara . Hal itu dia tegaskan setelah munculnya polemik sejumlah orang yang bersedia menjadi relawan untuk penelitian vaksin tersebut meskipun belum melalui proses uji klinis tahap II di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Saleh mengaku dirinya sudah berdiskusi dengan para peneliti Vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin sehingga ia memutuskan bersedia untuk divaksin. Baca juga: Pemerintah Bisa Tegur RSPAD soal Uji Coba Vaksin Nusantara

"Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).

Ketua Fraksi PAN DPR ini melihat Vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan. Menurutnya, vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

"Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum COVID-19 bisa menjadi pintu masuk," jelasnya.

Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. Ia juga berharap BPOM memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini rampung.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Ancam Ritel dan Perbankan,...
Ancam Ritel dan Perbankan, Penipuan 'Gift Card' Digital Kian Sulit Terdeteksi
Sebaik-baikya Puasa...
Sebaik-baikya Puasa Setelah Ramadan, Ternyata Puasa Muharram!
Pegadaian Kanwil IX...
Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal Gratis di Dua Lokasi
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
Skuad Timnas Inggris...
Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, Tak Ada Pemain Liverpool
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved