Komisi IX Pastikan Tak Ada Muatan Politik Dalam Vaksin Nusantara
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memastikan tak ada aspek muatan politik dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR , Saleh Partaonan Daulay memastikan tak ada aspek muatan politik dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara . Hal itu dia tegaskan setelah munculnya polemik sejumlah orang yang bersedia menjadi relawan untuk penelitian vaksin tersebut meskipun belum melalui proses uji klinis tahap II di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Saleh mengaku dirinya sudah berdiskusi dengan para peneliti Vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin sehingga ia memutuskan bersedia untuk divaksin. Baca juga: Pemerintah Bisa Tegur RSPAD soal Uji Coba Vaksin Nusantara
"Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).
Ketua Fraksi PAN DPR ini melihat Vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan. Menurutnya, vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.
"Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum COVID-19 bisa menjadi pintu masuk," jelasnya.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. Ia juga berharap BPOM memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini rampung.
"Kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan," tutur dia.
Di samping itu, Saleh mengklaim Vaksin Nusantara produk dalam negeri ternyata sangat diminati. Dia menyebut vaksin ini diakui tanpa efek samping dan mampu meningkatkan imunitas. Baca juga: Anggota DPR dan Tokoh Disuntik Vaksin Nusantara, Epidemiolog: Berbahaya Banget
"Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrean panjang yang ada. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi, karena mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan," pungkasnya.
Saleh mengaku dirinya sudah berdiskusi dengan para peneliti Vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin sehingga ia memutuskan bersedia untuk divaksin. Baca juga: Pemerintah Bisa Tegur RSPAD soal Uji Coba Vaksin Nusantara
"Kita berani jadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).
Ketua Fraksi PAN DPR ini melihat Vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan. Menurutnya, vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.
"Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum COVID-19 bisa menjadi pintu masuk," jelasnya.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. Ia juga berharap BPOM memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini rampung.
"Kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan," tutur dia.
Di samping itu, Saleh mengklaim Vaksin Nusantara produk dalam negeri ternyata sangat diminati. Dia menyebut vaksin ini diakui tanpa efek samping dan mampu meningkatkan imunitas. Baca juga: Anggota DPR dan Tokoh Disuntik Vaksin Nusantara, Epidemiolog: Berbahaya Banget
"Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrean panjang yang ada. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi, karena mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
