BMKG Minta Pemda Tingkatkan Mitigasi Bencana untuk Meminimalisir Jumlah Korban
Kamis, 15 April 2021 - 14:10 WIB
loading...
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) meminta pemerintah daerah ( pemda ) meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan penyiapan rambu-rambu dan jalur evakuasi, juga tempat evakuasi yang layak dan memadai.
BMKG pun mengajak Pemda untuk bersama menggencarkan sosialisasi/literasi/edukasi kesiapan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.
Langkah kesiapsiagaan ini juga perlu dibarengi dengan gerakan penghijauan dengan tanaman yang tepat di tempat kritis/rawan bencana, seperti di puncak dan lereng gunung rawan longsor, di sepanjang bantaran sungai rawan banjir/banjir bandang, ataupun di sepanjang pantai rawan tsunami.
Baca juga: BNPB: Lebih 12.000 Orang Masih Mengungsi Akibat Bencana di NTT
Imbauan tersebut ditujukan bagi daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong, dan Lembang.
"Masyarakat juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya saat mengunjungi Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban di Kabupaten Malang, Kamis (15/4/2021).
Tidak hanya itu, lanjut Dwikorita, pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa, menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.
Baca juga: ABC Berbagi Kebersamaan Ramadan dengan Korban Bencana Alam
"Jujur diakui bahwa masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan bisa sewaktu-waktu terjadi," ujarnya.
Dwikorita mencontohkan soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak yang kurang layak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.
"Kita berpacu dengan waktu, jadi bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya di waktu emas yang tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan," jelasnya.
Dia yakin, jika rambu-rambu tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sudah menghindari zona rawan, jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit.
"Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki riwayat diterjang tsunami tahun 1996 dan 2004," imbuhnya.
Baca juga: BNPB Ingatkan Perubahan Iklim Menjadi Ancaman Baru Pemicu Bencana
Selain itu, banjir rob sering pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Di tengah keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah desa atau kecamatan, menurut Dwikorita, masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari bencana tersebut.
"Jadi, setiap KK berupaya mencari jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini," pungkasnya.
BMKG pun mengajak Pemda untuk bersama menggencarkan sosialisasi/literasi/edukasi kesiapan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.
Langkah kesiapsiagaan ini juga perlu dibarengi dengan gerakan penghijauan dengan tanaman yang tepat di tempat kritis/rawan bencana, seperti di puncak dan lereng gunung rawan longsor, di sepanjang bantaran sungai rawan banjir/banjir bandang, ataupun di sepanjang pantai rawan tsunami.
Baca juga: BNPB: Lebih 12.000 Orang Masih Mengungsi Akibat Bencana di NTT
Imbauan tersebut ditujukan bagi daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong, dan Lembang.
"Masyarakat juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya saat mengunjungi Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban di Kabupaten Malang, Kamis (15/4/2021).
Tidak hanya itu, lanjut Dwikorita, pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa, menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.
Baca juga: ABC Berbagi Kebersamaan Ramadan dengan Korban Bencana Alam
"Jujur diakui bahwa masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan bisa sewaktu-waktu terjadi," ujarnya.
Dwikorita mencontohkan soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak yang kurang layak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.
"Kita berpacu dengan waktu, jadi bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya di waktu emas yang tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan," jelasnya.
Dia yakin, jika rambu-rambu tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sudah menghindari zona rawan, jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit.
"Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki riwayat diterjang tsunami tahun 1996 dan 2004," imbuhnya.
Baca juga: BNPB Ingatkan Perubahan Iklim Menjadi Ancaman Baru Pemicu Bencana
Selain itu, banjir rob sering pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Di tengah keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah desa atau kecamatan, menurut Dwikorita, masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari bencana tersebut.
"Jadi, setiap KK berupaya mencari jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
