Reaksi DPR ketika KPK Tak Dilibatkan dalam Satgas BLBI
Selasa, 13 April 2021 - 16:18 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menegaskan, parlemen pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah yang membentuk Satgas BLBI melalui keputusan presiden. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menegaskan, parlemen pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah yang membentuk Satgas untuk mengejar hak tagih dan aset dalam Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) melalui keputusan presiden.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus BLBI adalah Limbah Masa Lalu
Azis menilai, kebijakan Presiden Jokowi dengan membentuk Satgas ini nantinya untuk menagih perjanjian-perjanjian Surat Keterangan Lunas (SKL) atau komponen perhitungan nilai dalam Master Settlement and Acqusition Agreement (MSAA) yang sudah ditandantanganin untuk penyerahan dana dan aset.
Baca juga: Pemerintah Jelaskan Alasan Tak Ada KPK dalam Satgas Penanganan Kasus BLBI
"Sehingga, pemerintah dengan satgas ini yg dibentuk oleh bapak presiden bisa menarik dana-dana yang belum terselesaikan," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Dalam hal ini, Azis meminta semua pihak tak membuat polemik, apalagi muncul kekhawatiran Satgas ditengarahi akan bersikap transaksional.
"Nanti kalau ada yang bersifat transaksional laporkan ke komisi III atau pimpinan DPR," katanya. Baca juga: Hitungan Pemerintah, Aset BLBI Hampir Rp110 Tiriliun
Politikus Partai Golkar ini juga memberi pandangan kenapa KPK tak dilibatkan dalam Satgas. Azis menilai cukup memahami kenapa lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu tak dilibatkan.
"Tentu pertimbangan kalau KPK itu kan sifatnya dalam hal tertentu apabila aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Bisa enggak nanti KPK dilibatkan? Bisa saja nanti Presiden menambah. Jadi jangan ada hal-hal yang justru melakukan pandangan-pandangan berbeda," ucapnya.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus BLBI adalah Limbah Masa Lalu
Azis menilai, kebijakan Presiden Jokowi dengan membentuk Satgas ini nantinya untuk menagih perjanjian-perjanjian Surat Keterangan Lunas (SKL) atau komponen perhitungan nilai dalam Master Settlement and Acqusition Agreement (MSAA) yang sudah ditandantanganin untuk penyerahan dana dan aset.
Baca juga: Pemerintah Jelaskan Alasan Tak Ada KPK dalam Satgas Penanganan Kasus BLBI
"Sehingga, pemerintah dengan satgas ini yg dibentuk oleh bapak presiden bisa menarik dana-dana yang belum terselesaikan," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Dalam hal ini, Azis meminta semua pihak tak membuat polemik, apalagi muncul kekhawatiran Satgas ditengarahi akan bersikap transaksional.
"Nanti kalau ada yang bersifat transaksional laporkan ke komisi III atau pimpinan DPR," katanya. Baca juga: Hitungan Pemerintah, Aset BLBI Hampir Rp110 Tiriliun
Politikus Partai Golkar ini juga memberi pandangan kenapa KPK tak dilibatkan dalam Satgas. Azis menilai cukup memahami kenapa lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu tak dilibatkan.
"Tentu pertimbangan kalau KPK itu kan sifatnya dalam hal tertentu apabila aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Bisa enggak nanti KPK dilibatkan? Bisa saja nanti Presiden menambah. Jadi jangan ada hal-hal yang justru melakukan pandangan-pandangan berbeda," ucapnya.
(maf)
Lihat Juga :
