Tjahjo Kumolo Sebut Implementasi Kebijakan Satu Peta Baru Mencapai 68,57%

Selasa, 13 April 2021 - 13:56 WIB
loading...
Tjahjo Kumolo Sebut...
MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa implementasi kebijakan satu peta belum maksimal. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sektor perizinan dan tata niaga menjadi salah satu sektor fokus dalam aksi strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi 2019-2020. Salah satu bagiannya adalah implementasi kebijakan satu peta .

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa implementasi kebijakan satu peta belum maksimal.

"Salah satu permasalahan yang sekarang belum mencapai poin hasil ini adalah masalah implementasi kebijakan satu peta. Baru mencapai 68,57%," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: 51 Tahun BIG, Satu Peta Satu Data Satu Nusantara dalam Era Urun Daya

Data surat keputusan, lampiran peta dan peta digital yang masih dalam proses kompilasi izin lokasi (ILOK) dan izin usaha perkebunan (IUP) yakni Kalimantan Timur 94%, Papua: 68%, Riau 42%, Sulawesi Barat 65%.

"Data SK, lampiran peta dan peta digital 13 IGT di Provinsi Kalimantan Tengah telah terintegrasi dan rekomendasi telah tersedia," ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Penindakan Korupsi Lebih...
Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan, Ketua KPK: Negara Tanggung Biaya Narapidana
Prabowo Beri Arahan...
Prabowo Beri Arahan Kepala Daerah se-Indonesia soal Komitmen Berantas Korupsi hingga Geopolitik
Cegah Korupsi, 16 Eks...
Cegah Korupsi, 16 Eks Penyidik KPK Dilantik Jadi Pegawai Kementerian Haji dan Umrah
Jelang Kelulusan, Menpan...
Jelang Kelulusan, Menpan RB Bekali Praja IPDN soal Wajah Baru Pelayanan Publik
Evaluasi WFH ASN Pekan...
Evaluasi WFH ASN Pekan Pertama, MenPANRB: Cukup Menggembirakan
MenpanRB Beri Semangat...
MenpanRB Beri Semangat ASN yang Bekerja di IKN: Wajah Peradaban Baru Indonesia
Rekomendasi
Swiss Ungkap Perundingan...
Swiss Ungkap Perundingan AS-Iran Tidak Jadi Digelar, Wapres Vance Batalkan Perjalanan
Road to Kilau Raya Mojokerto...
Road to Kilau Raya Mojokerto : MNCTV Hadir Meriahkan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108
Kemenhut Bangun Perekonomian...
Kemenhut Bangun Perekonomian Kehutanan Inklusif, Berkelanjutan, dan Kompetitif
Berita Terkini
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Pemeriksaan Kesehatan di RS Polri, Langsung Teriak: Siap!
Sahroni soal Roy Suryo...
Sahroni soal Roy Suryo Ditangkap: Tangkepin yang Hina Presiden dan Penyebar Hoaks
Polda Metro: Barang...
Polda Metro: Barang Bukti Kasus Roy Suryo Sudah Diuji Lab oleh Lembaga Tersertifikasi
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Tersangka Baru Kasus...
Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Penangguhan Penahanan
DPR: Swasembada Migas...
DPR: Swasembada Migas Sama Pentingnya dengan Swasembada Pangan
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved