Ketua DPD Minta Rencana Kenaikan Listrik dan Gas Ditinjau Kembali

Minggu, 11 April 2021 - 23:02 WIB
loading...
Ketua DPD Minta Rencana...
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (kemeja putih). Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik dan gas elpiji 3 kg mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dia berharap kebijakan tersebut ditinjau kembali karena momennya tidak tepat. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, saat ini kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih.

"Rencana kenaikan gas elpiji 3kg ada baiknya dikaji kembali mengingat ekonomi masyarakat kita belum pulih. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, pasalnya beban masyarakat sudah berat. Sebaiknya jika memang ada pengalihan subsidi menunggu hingga masyarakat mulai stabil ekonominya," tuturnya, Minggu (11/4/2021).Baca juga: Update Korban Bencana di NTT: 177 Meninggal, 45 Orang Masih Hilang

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini, tingkat kenaikan tarif pun harus menjadi perhatian. "Gap harga yang sangat tinggi harus menjadi perhatian peruntukannya. Misalnya pelaku usaha kuliner dengan modal di atas seratus juta tidak boleh menggunakan gas elpiji bersubsidi," katanya.

Namun, La Nyalla berharap pemerintah memperbaiki data penerima subsidi terlebih dahulu. "Lebih baik pemerintah fokus dahulu pada data pemerima subsidi tunai. Karena Program ini banyak yang salah sasaran ini yang harus segera dievaluasi. Data terintegrasi sangat penting untuk menghindari salah sasaran," katanya.Baca juga: Indonesia Ada di Wilayah Cincin Api, Jokowi: Waspada Bencana Bisa Terjadi Kapan Saja

Dia mencotohkan pemerima BLT UKM, faktanya di lapangan banyak yang mendapat bantuan tapi tidak punya usaha. "Jadi akhirnya menjadi sangat konsumtif, sedangkan pelaku usaha mikro yang sesungguhnya malah tidak mendapat bantuan," katanya.

Kenaikan tarif listrik diperkirakan mulai dari Rp18 ribu hingga Rp101 ribu per bulan sesuai dengan golongan. Namun, pemerintah belum menetapkan kapan skema harga ini akan ditetapkan.

Untuk gas elpiji 3 kg, ada gap atau selisih kurang lebih Rp6 ribu per kg antara harga elpiji bersubsidi tabung 3 kg dengan LPG non subsidi tabung 12 kg. Jika ikut harga pasar yang normal, maka harga LPG 3 kg akan naik menjadi sekitar Rp37.500.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendiktisaintek Ungkap...
Mendiktisaintek Ungkap Prabowo Instruksikan Kampus Cari Alternatif untuk Kurangi Ketergantungan Elpiji
UMKM Terdampak Kenaikan...
UMKM Terdampak Kenaikan Harga Gas Nonsubsidi, Fahira Idris Sampaikan Rekomendasi Ini
DPD RI Gelar DPD Award...
DPD RI Gelar DPD Award 2025 Perdana, Sultan Najamudin: Saatnya Temukan Pahlawan Lokal di Daerah
Ribuan Kantong Darah...
Ribuan Kantong Darah Terkumpul, Aksi DPD RI Selaras Asta Cita Presiden Prabowo
KPK Sebut KONI Jawa...
KPK Sebut KONI Jawa Timur Terima Dana Hibah dari APBD
Pakar Hukum Nilai Kasus...
Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan
Diduga Tabung Gas Meledak,...
Diduga Tabung Gas Meledak, Penghuni Rumah di Tambora Dilarikan ke Rumah Sakit
Krisis Energi Global,...
Krisis Energi Global, Turki Naikkan Tarif Listrik dan Gas Rumah Tangga 25%
Korban Kebakaran SPBE...
Korban Kebakaran SPBE Cimuning Bertambah Jadi 18 Orang
Rekomendasi
PBB Mulai Evakuasi 11.000...
PBB Mulai Evakuasi 11.000 Pelaut yang Terdampar di Selat Hormuz
Trump Ungkap Dana Iran...
Trump Ungkap Dana Iran yang Dilepaskan akan Digunakan untuk Beli Barang-barang AS
Menkeu Purbaya Raih...
Menkeu Purbaya Raih Gelar Profesor Kehormatan Bidang Ekonomi dari Nankai University
Berita Terkini
2 Calon Manajer Kopdes...
2 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal saat Latsarmil, TB Hasanuddin Berharap Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
Jaksa Agung Singgung...
Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP...
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan
Presiden Prabowo: Hanya...
Presiden Prabowo: Hanya di Indonesia Polisi Ngurus Pertanian, Tentaranya Sering Ada di Sawah
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat KPU, Bawaslu, hingga Rektor UGM
Infografis
Ketua Umum PP Muhammadiyah...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved