Pemimpin Peduli Kaum Marjinal Dinilai Bisa Atasi Ketidaksetaraan Gender
Kamis, 08 April 2021 - 17:18 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Mendikbud Targetkan Guru Penggerak Menjadi Calon Pemimpin Pendidikan
"Sebenarnya sudah bagus bagaimana Presiden Joko Widodo sendiri beberapa tahun lalu ditunjuk oleh PBB sebagai duta He for She untuk kesetaraan gender. Namun, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berkonflik, misalnya RUU Ketahanan Keluarga, yang menginginkan agar perempuan kembali ke ranah domestik," ujarnya.
Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Group, mengakui bahwa literasi gender para pemimpin perusahaan media tergolong masih rendah, bahkan di kalangan pemimpin perempuan. Hal ini berpengaruh kepada perspektif dan hasil pemberitaan di media, yang masih mencerminkan budaya yang patriarkal.
Selain itu, menurut Usman, lembaga-lembaga pengawas media seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum berfungsi secara optimal dalam konteks perspektif gender.
"Alih-alih mengadvokasi isu-isu gender, dua lembaga ini lebih banyak melarang. Misalnya KPI jadi mengatur hal-hal berbau agama, misalnya olahraga loncat indah tubuh atletnya di-blur. Perempuan yang pasti pakai baju renang, masa disensor?" ungkapnya.
Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis mengatakan, masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.
"Sebenarnya sudah bagus bagaimana Presiden Joko Widodo sendiri beberapa tahun lalu ditunjuk oleh PBB sebagai duta He for She untuk kesetaraan gender. Namun, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berkonflik, misalnya RUU Ketahanan Keluarga, yang menginginkan agar perempuan kembali ke ranah domestik," ujarnya.
Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Group, mengakui bahwa literasi gender para pemimpin perusahaan media tergolong masih rendah, bahkan di kalangan pemimpin perempuan. Hal ini berpengaruh kepada perspektif dan hasil pemberitaan di media, yang masih mencerminkan budaya yang patriarkal.
Selain itu, menurut Usman, lembaga-lembaga pengawas media seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum berfungsi secara optimal dalam konteks perspektif gender.
"Alih-alih mengadvokasi isu-isu gender, dua lembaga ini lebih banyak melarang. Misalnya KPI jadi mengatur hal-hal berbau agama, misalnya olahraga loncat indah tubuh atletnya di-blur. Perempuan yang pasti pakai baju renang, masa disensor?" ungkapnya.
Terkait masih tidak seimbangnya proporsi perempuan jurnalis dan pemimpin di perusahaan media, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis mengatakan, masih ada norma dan budaya yang menghambat perempuan jurnalis dalam meniti kariernya, seperti beban domestik dan pola kerja yang tidak ramah perempuan.
Lihat Juga :
