Saudi Buka Umrah Terbatas, DPR Minta Kemenag dan Kemenlu Aktif Sosialisasi Aturan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI , Azis Syamsuddin menyambut baik kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah membuka dan memberikan izin umrah terbatas kepada calon jamaah yang sudah melakukan vaksin awal Ramadhan tahun ini. Menurut Azis, sapaan akrabnya, keputusan Arab Saudi membuka kembali umrah dengan terbatas dianggap kabar baik bagi calon jamaah yang ingin menunaikan Umrah di bulan puasa.

"Kementerian agama harus dapat melakukan sosialisasi kepada jamaah baik keberangkatan dan setibanya di Tanah Suci terhadap aturan-aturan yang harus diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi" katanya, Rabu (7/4/2021).

Karena itu, Azis mengaku pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi agar jamaah Indonesia diberikan izin melakukah ibadah umrah ke Tanah Suci.

Baca juga: Arab Saudi Beri Izin Umrah Saat Ramadhan bagi Orang yang Sudah Divaksin

"Kemenag melalui Ditjen PHU untuk menginformasikan kepada seluruh biro perjalanan umrah terkait dibukanya kembali ibadah umrah agar jamaah yang akan diberangkat ke Tanah Suci dapat mempersiapkan diri secara matang dan dipastikan telah menerima vaksin Covid-19 ditandai dengan sertifikat vaksinasi COVID-19 yang sudah divalidasi," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu juga berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, serta memastikan ketersediaan vaksin guna merampungkan proses vaksinasi sesuai target, khususnya bagi calon jamaah umrah.

"Kemenkes untuk mengalokasikan vaksin COVID-19 bagi calon jamaah umroh dan menjadikannya prioritas vaksinasi COVID-19, sehingga mereka dapat segera diberangkatkan umrah ke Tanah Suci" ujarnya.

Baca juga: Setelah SIAP HAJI, MNC Guna Usaha Siap Luncurkan SIAP UMRAH

Selain itu, Azis juga meminta kepada Kemenag dan Kemenkes untuk melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa jamaah yang akan berangkat telah dinyatakan bebas dari COVID-19 berdasarkan bukti hasil swab PCR yang telah divalidasi. Di samping itu, melakukan pemahaman kepada jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

"Pengawasan secara ketat atas pelaksanaan protokol kesehatan guna meminimalkan potensi jamaah terinfeksi Covid-19," katanya.