Tekan Kenaikan Biaya Haji 2021, PKS Usul Pemerintah Subsidi Biaya Pelaksanaan Prokes
Rabu, 07 April 2021 - 12:14 WIB
loading...
Jamaah calon haji. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf meminta pemerintah bersigap menanggulangi kenaikan biaya haji pada penyelenggaraan haji apabila benar-benar dilaksanakan pada tahun 2021 ini.
Bukhori mengusulkan sejumlah opsi dalam rangka menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung turut berdampak kepada calon jemaah. Yang paling utama, kata dia, negara harus hadir dalam situasi ini.
"Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4/2021).
Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Bipih, Dana Efisiensi, dan Nilai Manfaat.
Baca juga: Cari Sandal di Masjid, Kucing Bergaya Pak Haji Ini Viral di Medsos
Ketua DPP PKS ini juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jamaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji. Menurut dia, tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat.
"Saya pikir di sinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes, atau sekurang-kurangnya bisa dikurangi bagi jamaah haji," ujarnya.
Baca juga: Stafsus Presiden Podcast Bareng Dubes Saudi Bahas Kuota Haji Sampai Soal Timteng
Lebih lanjut, terkait persoalan karantina, Bukhori juga mengusulkan supaya bagi jamaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. Pasalnya, apabila jamaah haji ini diwajibkan melakukan karantina di asrama haji, maka akan terjadi pembengkakan biaya sehingga memberatkan jamaah.
"Segala usulan ini kami sampaikan sebagai wujud advokasi kami terhadap kepentingan calon jemaah haji yang nasibnya masih terkatung-katung hingga detik ini. Kehadiran negara sangat dinantikan untuk memberi kabar riang bagi mereka. Sebab itu, Fraksi PKS mendorong segala alternatif supaya biaya haji tahun ini bisa ditekan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya calon jamaah," pungkasnya.
Bukhori mengusulkan sejumlah opsi dalam rangka menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung turut berdampak kepada calon jemaah. Yang paling utama, kata dia, negara harus hadir dalam situasi ini.
"Pemerintah mesti memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4/2021).
Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Bipih, Dana Efisiensi, dan Nilai Manfaat.
Baca juga: Cari Sandal di Masjid, Kucing Bergaya Pak Haji Ini Viral di Medsos
Ketua DPP PKS ini juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jamaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji. Menurut dia, tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat.
"Saya pikir di sinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes, atau sekurang-kurangnya bisa dikurangi bagi jamaah haji," ujarnya.
Baca juga: Stafsus Presiden Podcast Bareng Dubes Saudi Bahas Kuota Haji Sampai Soal Timteng
Lebih lanjut, terkait persoalan karantina, Bukhori juga mengusulkan supaya bagi jamaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. Pasalnya, apabila jamaah haji ini diwajibkan melakukan karantina di asrama haji, maka akan terjadi pembengkakan biaya sehingga memberatkan jamaah.
"Segala usulan ini kami sampaikan sebagai wujud advokasi kami terhadap kepentingan calon jemaah haji yang nasibnya masih terkatung-katung hingga detik ini. Kehadiran negara sangat dinantikan untuk memberi kabar riang bagi mereka. Sebab itu, Fraksi PKS mendorong segala alternatif supaya biaya haji tahun ini bisa ditekan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya calon jamaah," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
