Setelah KLB Moeldoko Ditolak, Pengamat: Masalah Utama Ada di Internal Demokrat
Selasa, 06 April 2021 - 13:27 WIB
loading...
Kemenkumham menolak pengesahan pengurus versi Demokrat KLB menunjukkan permasalahan bukan karena intervensi apalagi istana, tetapi berpusat pada masalah internal. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari setuju dengan pendapat Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya minta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, kubu AHY sebelumnya telah membangun kesan, istana berada di balik kudeta di Partai Demokrat (PD). Baca juga: Gugat AD/ART Demokrat, Kubu Moeldoko juga Minta Ganti Rugi Rp100 Miliar
Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), merupakan bukti dari analisis Qodari yang telah disampaikan sejak awal, bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.
Baca juga: Kubu Moeldoko Klaim Sudah Daftarkan Gugatan AD/ART Demokrat ke PN Jakpus
"Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB," kata Qodari, Selasa (6/4/2021).
Qodari menilai, pernyataan Immanuel itu karena AHY adalah orang yang telah membangun kesan bahwa istana berada di balik gerakan upaya kudeta Partai Demokrat. "Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY," ucap Qodari.
Menurut Qodari, keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan pengurus PD versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi dari luar apalagi istana tetapi berpusat pada masalah internal.
"Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB," ujar Qodari.
Qodari menilai, pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau AHY.
"Karena dengan penolakan Kemenkumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan sebagai pemecah Partai Demokrat," tuturnya.
Sementara citra SBY kata Qodari, telah luntur pasca-drama Partai Demokrat. Sebab aneka masalah di PD telah terungkap khususnya tentang minimnya demokrasi di internal parpol berlogo segi tiga merah putih itu.
"Dulu pernah terbit biografi berjudul SBY Sang Demokrat. Buku ini luntur karena sekarang terungkap bahwa AD/ART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis," jelas Qodari.
Sebelumnya, Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer meminta AHY dan SBY tidak jemawa dulu terkait ditolaknya pengesahan pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
"Malu dan harusnya minta maaf. Tuduhan dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Immanuel Ebenezer, Kamis (1/4/2021).
Selanjutnya, Qodari mengimbau agar SBY mengadakan perubahan besar di AD/ART agar lebih demokratis. Perubahan tersebut melalui kongres luar biasa (KLB) yang dimintakan oleh SBY. "SBY akan kembali menjadi sang demokrat, bila beliau melakukan perubahan AD/ART ini," pungkas Qodari.
Sebab, kubu AHY sebelumnya telah membangun kesan, istana berada di balik kudeta di Partai Demokrat (PD). Baca juga: Gugat AD/ART Demokrat, Kubu Moeldoko juga Minta Ganti Rugi Rp100 Miliar
Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), merupakan bukti dari analisis Qodari yang telah disampaikan sejak awal, bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.
Baca juga: Kubu Moeldoko Klaim Sudah Daftarkan Gugatan AD/ART Demokrat ke PN Jakpus
"Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB," kata Qodari, Selasa (6/4/2021).
Qodari menilai, pernyataan Immanuel itu karena AHY adalah orang yang telah membangun kesan bahwa istana berada di balik gerakan upaya kudeta Partai Demokrat. "Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY," ucap Qodari.
Menurut Qodari, keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan pengurus PD versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi dari luar apalagi istana tetapi berpusat pada masalah internal.
"Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB," ujar Qodari.
Qodari menilai, pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau AHY.
"Karena dengan penolakan Kemenkumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan sebagai pemecah Partai Demokrat," tuturnya.
Sementara citra SBY kata Qodari, telah luntur pasca-drama Partai Demokrat. Sebab aneka masalah di PD telah terungkap khususnya tentang minimnya demokrasi di internal parpol berlogo segi tiga merah putih itu.
"Dulu pernah terbit biografi berjudul SBY Sang Demokrat. Buku ini luntur karena sekarang terungkap bahwa AD/ART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis," jelas Qodari.
Sebelumnya, Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer meminta AHY dan SBY tidak jemawa dulu terkait ditolaknya pengesahan pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
"Malu dan harusnya minta maaf. Tuduhan dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Immanuel Ebenezer, Kamis (1/4/2021).
Selanjutnya, Qodari mengimbau agar SBY mengadakan perubahan besar di AD/ART agar lebih demokratis. Perubahan tersebut melalui kongres luar biasa (KLB) yang dimintakan oleh SBY. "SBY akan kembali menjadi sang demokrat, bila beliau melakukan perubahan AD/ART ini," pungkas Qodari.
(maf)
Lihat Juga :
