KPK Setor Rp 200 juta ke Kas Negara dari Eks Direktur Pemasaran PTPN III
Senin, 05 April 2021 - 10:03 WIB
loading...
KPK menyetorkan uang denda dari kasus korupsi PTPN III dan uang rampasan dari kasus korupsi Kabupaten Muara Enim. Foto/dok.SINDONews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyetorkan uang denda ke kas negara senilai Rp200 juta. Uang denda itu berasal dari terpidana I Kadek Kertha Laksana yang sebelumnya menjabat. Direktur Pemasaran PTPN III (Persero).
Penyetoran uang denda tersebut telah berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Not Pst tanggal 1 Maret 2021.
"Selasa (30/03/2021) Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang denda sejumlah Rp200 juta dari Terpidana I Kadek Kertha Laksana," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Sebelum Ditemukan Tewas, Prilaku Pegawai KPK Tidak Biasa dan Menghindar dari Warga
Jumat (26/3/2021) lalu, Jaksa Eksekusi KPK Suryo Sularso juga telah melakukan penyetoran ke kas negara uang sejumlah Rp4.821.409.752,00 dan USD35.000 sebagai uang rampasan dari Terpidana Ahmad Yani (Mantan Bupati Muara Enim) berdasarkan putusan MA RI Nomor :245 K/Pidsus/2021 tanggal 26 Januari 2021.
Penyetoran uang denda tersebut telah berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Not Pst tanggal 1 Maret 2021.
"Selasa (30/03/2021) Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang denda sejumlah Rp200 juta dari Terpidana I Kadek Kertha Laksana," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Sebelum Ditemukan Tewas, Prilaku Pegawai KPK Tidak Biasa dan Menghindar dari Warga
Jumat (26/3/2021) lalu, Jaksa Eksekusi KPK Suryo Sularso juga telah melakukan penyetoran ke kas negara uang sejumlah Rp4.821.409.752,00 dan USD35.000 sebagai uang rampasan dari Terpidana Ahmad Yani (Mantan Bupati Muara Enim) berdasarkan putusan MA RI Nomor :245 K/Pidsus/2021 tanggal 26 Januari 2021.
Lihat Juga :
