Demokrat Moeldoko Ditolak, Tuduhan Pemerintah Bakal Restui KLB Terbantahkan
Kamis, 01 April 2021 - 16:42 WIB
loading...
A
A
A
Keputusan Yasonna Laoly ini justru membuktikan tuduhan keji, framing politik yang dilakukan oleh AHY dan SBY serta kubu Demokrat AHY terhadap Presiden Jokowin dan Moeldoko, mengalami kegagalan total. Justru sebaliknya etika politik dan kebrutalan demokrasi dipraktikkan oleh AHY dan SBY yang menghembuskan berbagai isu politik yang menyerang pemerintahan Jokowi.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Belum Pikirkan Buka Pintu untuk Moeldoko
Sejak awal Presiden Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam konflik internal Demokrat seperti yang dituduhkan oleh AHY dan SBY sertai Demokrat versi AHY. Menkopolhukam Mahfud MD juga berkali-kali menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya bersikap netral dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Sikap netral dan tidak melakukan intervensi politik dibuktikan dengan keputusan yang disampaikan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly yang menolak hasil KLB Demokrat versi Moeldoko," jelas Ninoy Karundeng.
Terlebih lagi lanjut Ninoy, Mahfud MD dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Moeldoko bersedia diminta menyelamatkan Demokrat yang menjadi partai dinasti keluarga SBY, adalah hak dan pilihan politik Moeldoko.
"Polemik Demokrat adalah urusan Moeldoko, bukan terkait pemerintah. Pemerintah tak boleh melarang eks Panglima TNI itu dalam urusan politik," kata Mahfud di Jakarta Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Belum Pikirkan Buka Pintu untuk Moeldoko
Sejak awal Presiden Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam konflik internal Demokrat seperti yang dituduhkan oleh AHY dan SBY sertai Demokrat versi AHY. Menkopolhukam Mahfud MD juga berkali-kali menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya bersikap netral dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Sikap netral dan tidak melakukan intervensi politik dibuktikan dengan keputusan yang disampaikan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly yang menolak hasil KLB Demokrat versi Moeldoko," jelas Ninoy Karundeng.
Terlebih lagi lanjut Ninoy, Mahfud MD dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Moeldoko bersedia diminta menyelamatkan Demokrat yang menjadi partai dinasti keluarga SBY, adalah hak dan pilihan politik Moeldoko.
"Polemik Demokrat adalah urusan Moeldoko, bukan terkait pemerintah. Pemerintah tak boleh melarang eks Panglima TNI itu dalam urusan politik," kata Mahfud di Jakarta Selasa (30/3/2021).
Lihat Juga :
