Demokrat Moeldoko Ditolak, Tuduhan Pemerintah Bakal Restui KLB Terbantahkan
Kamis, 01 April 2021 - 16:42 WIB
loading...
Dugaan-dugaan atau tuduhan di mana pemerintah akan berpihak pada KLB Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, menjadi terbantahkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dugaan-dugaan atau tuduhan di mana pemerintah akan berpihak pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum, menjadi terbantahkan.
Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memutuskan menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Baca juga: Bursah Zarnubi Minta 2 Kubu Demokrat Legawa atas Keputusan Pemerintah
Hal ini ditegaskan Ninoy Karundeng, pengamat politik, pegiat media dan media sosial, di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
"Penolakan Yasonna Laoly ini membuktikan tuduhan, fitnah, kecaman yang dilontarkan oleh AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tentang keterlibatan pemerintahan Presiden Jokowi dalam konflik internal Demokrat tidak terbukti, selain Moeldoko juga tidak menggunakan posisi strategisnya di pemerintahan sebagai Ketua Kantor Staff Kepresidenan (KSP)," kata Ninoy.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Nantikan Rencana Gugatan Pihak Moeldoko
Jauh sebelum KLB di Deli Serdang, lanjut Ninoy Karundeng, AHY dan SBY melakukan konferensi pers yang menyebut ada keterlibatan Istana dan pemerintahan Presiden Jokowi dalam kudeta Demokrat. AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi untuk menegur Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memutuskan menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Baca juga: Bursah Zarnubi Minta 2 Kubu Demokrat Legawa atas Keputusan Pemerintah
Hal ini ditegaskan Ninoy Karundeng, pengamat politik, pegiat media dan media sosial, di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
"Penolakan Yasonna Laoly ini membuktikan tuduhan, fitnah, kecaman yang dilontarkan oleh AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tentang keterlibatan pemerintahan Presiden Jokowi dalam konflik internal Demokrat tidak terbukti, selain Moeldoko juga tidak menggunakan posisi strategisnya di pemerintahan sebagai Ketua Kantor Staff Kepresidenan (KSP)," kata Ninoy.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Nantikan Rencana Gugatan Pihak Moeldoko
Jauh sebelum KLB di Deli Serdang, lanjut Ninoy Karundeng, AHY dan SBY melakukan konferensi pers yang menyebut ada keterlibatan Istana dan pemerintahan Presiden Jokowi dalam kudeta Demokrat. AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi untuk menegur Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Lihat Juga :
