Legislator Golkar Dorong Pemerintah Blokir Situs Penyebar Radikalisme
Kamis, 01 April 2021 - 11:37 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa mendorong pemerintah terus memblokir situs-situs penyebar paham radikalisme.
"Kaitan masalah teroris ini masih ada bahkan menurut BNPT jumlahnya bisa mencapai 6.000-an tentu hal ini sangat meresahkan dan sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat," ujar Adde Rosi Khoerunnisa, Kamis (1/4/2021).
Maka itu, dia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) , Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus menelusuri, menangkap serta terus melalukan pencegahan. "Lintas kementerian atau lembaga misalkan dengan Kominfo agar situs-situs penyebar paham radikal diblok sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Mabes Polri Diserang, Jokowi: Tak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air
Lebih lanjut dia mengatakan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu, BNPT memang menyebutkan terkait minimnya anggaran. "Tetapi kami Komisi III komitmen untuk selalu support kebutuhan baik untuk penangkapan maupun deradikalisasi."
"Kaitan masalah teroris ini masih ada bahkan menurut BNPT jumlahnya bisa mencapai 6.000-an tentu hal ini sangat meresahkan dan sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat," ujar Adde Rosi Khoerunnisa, Kamis (1/4/2021).
Maka itu, dia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) , Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus menelusuri, menangkap serta terus melalukan pencegahan. "Lintas kementerian atau lembaga misalkan dengan Kominfo agar situs-situs penyebar paham radikal diblok sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Mabes Polri Diserang, Jokowi: Tak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air
Lebih lanjut dia mengatakan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu, BNPT memang menyebutkan terkait minimnya anggaran. "Tetapi kami Komisi III komitmen untuk selalu support kebutuhan baik untuk penangkapan maupun deradikalisasi."
Lihat Juga :
