Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko, Pengamat: Kubu AHY Jangan Merasa Berhutang Budi

Kamis, 01 April 2021 - 06:51 WIB
loading...
Pemerintah Tolak Kubu...
Inilah saatnya AHY dengan Partai Demokratnya menegaskan posisi sebagai oposisi. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) diminta tak terlalu berlebihan merespons keputusan pemerintah yang menolak pendaftaran kubu Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat. Jangan sampai, putusan pemerintah tersebut membuat posisi politik bergeser mendukung pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam, sebaiknya kubu AHY tidak merasa berhutang budi kepada pemerintah. Justru, inilah saatnya AHY dengan Partai Demokratnya menegaskan posisi sebagai oposisi.

Baca juga: KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, AHY ke Kader: Jangan Euforia Berlebihan

"Sikap oposisi yang kritis dan proporsional tetap dibutuhkan, agar proses demokrasi dan pemerintahan bisa tetap berjalan lebih sehat," ujarnya saat dihubungi, Kamis (1/4/2021)

Lebih lanjut Umam menyarankan agar kepemimpinan AHY perlu fokus pasa konsolidasi internal partainya. Yang perlu diantisipasi adalah menjaga soliditas partainya di proses Musda dan Muscab, agar tidak dimasuki oleh pihak-pihak dari kubu lawannya.

Baca juga: Menkumham Tolak KLB Moeldoko, AHY: Terima Kasih Presiden Jokowi

"Sehingga harus hati-hati dan perlu diantisipasi jika ada kekuatan yang hendak menyelundupkan sel-sel politiknya melalui Musda/ Muscab," ungkapnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, AHY Laporkan Penyelamatan Pantura Jawa hingga Transformasi Jaringan Kereta Api
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
Demokrat Serahkan Urusan...
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Hadiri Baksos di Gereja...
Hadiri Baksos di Gereja Katolik Santo Andreas, AHY Salurkan Bantuan untuk Ribuan Jemaat
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Menko AHY Tinjau Progres...
Menko AHY Tinjau Progres Infrastruktur Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung
AHY Sebut Potensi Kerugian...
AHY Sebut Potensi Kerugian Rp6.396 Triliun Jika Tanggul Laut Tak Dibangun
Rekomendasi
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Harga BYD M6 DM Dirilis:...
Harga BYD M6 DM Dirilis: Mulai Rp298 Juta, Klaim Irit 65 Km/Liter Setara Motor Matic
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
Berita Terkini
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved