Skenario Haji Butuh Banyak Deliberasi dan Opsi

JIKA dihitung waktunya, hari-hari ini semestinya tahapan penyelenggaraan haji sudah berjalan. Setidaknya jika membandingkannya dengan waktu normal, pada jelang Ramadan biasanya para petugas nonkloter sudah mendapat pembekalan. Dengan pola itu, sekitar sebulan setelah Lebaran, petugas hanya melakukan persiapan akhir jelang diberangkatkan ke Tanah Suci untuk kemudian melayani jamaah Indonesia yang mencapai sekitar 210.000 orang.

Namun tahapan penyelenggaraan saat waktu normal tersebut kini tak berlaku. Di tengah pandemi korona (Covid-19) ini semuanya masih misteri. Bahkan pembekalan dan pemantapan petugas layaknya pada waktu normal itu pun belum dilakukan. Tidak salah memang langkah yang dilakukan pemerintah saat ini. Sebab, faktanya, hingga kini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian apakah haji tahun ini akan dibuka secara umum dengan mendatangkan jamaah dari negara lain atau tidak.

Sembari menunggu pengumuman resmi dari Saudi itu, Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi sebenarnya telah intensif melakukan pembicaraan dengan otoritas di Tanah Suci. Diplomasi tak sebatas untuk mendapatkan informasi terkini dan peluang pemberangkatan jamaah, tetapi juga bagaimana menyiapkan segala kebutuhan teknis di sisa waktu yang sangat mepet ini.

Langkah pendekatan diplomasi ini patut mendapat apresiasi. Setidaknya jika haji nanti benar akan digelar, otoritas Saudi akan memiliki informasi yang utuh, utamanya mengenai kondisi jamaah dan kesiapan Indonesia. Dan jika kita melihat perkembangan yang dilakukan pemerintahan Raja Salman belakangan ini, potensi akan dibukanya haji secara lebih luas ketimbang tahun lalu juga sangat terbuka.

Di tengah sinyal-sinyal positif itu, Pemerintah Indonesia tentu tidak boleh adem ayem saja dengan menunggu kabar baik dari Saudi. Dan ini pun telah direspons pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang secara aktif diketahui telah melakukan beragam skenario pemberangkatan haji. Enam skenario berbasis kuota, yakni 100%, 50%, 30%, 20%, 10%, dan 5%, pun disiapkan. Selain menggelar diskusi secara terus menerus di lingkup internal Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag juga membentuk Tim Manajemen Krisis Haji akhir 2020 silam.

Pekan ini Kemenag juga menggelar diskusi (muzakarah) intensif di Bekasi yang bertujuan memitigasi penyelenggaraan haji di saat pandemi. Tak hanya bersifat internal, muzakarah ini juga melibatkan perwakilan ormas-ormas keagamaan seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, KBIH, serta Balitbang Kemenag. Sejumlah tokoh yang ahli di bidang perhajian juga turut diundang untuk menyiapkan racikan layanan yang terbaik. Semakin banyak deliberasi dengan melibatkan berbagai institusi ini, niscaya akan menghasilkan rumusan yang semakin baik.

Langkah strategis ini pun patut didukung sebagai ikhtiar bersama untuk memenuhi kebutuhan umat dalam beribadah sekaligus menjamin keselamatan jiwa mereka. Tidak mudah tentunya jika haji benar-benar akan digelar tahun ini. Namun apa boleh buat, jika benar Saudi membuka pintu lebih lebar, itu adalah sebuah pilihan yang harus kita respons dengan taktis pula.