Pertamina Gas Dukung Program 500 Megawatt Maluku dan Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah

JAKARTA - Subholding Gas sebagai bagian dari Holding Migas Nasional PT Pertamina (Persero), memiliki andil besar dalam upaya mencapai bauran energi nasional dan memberikan efek berganda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peran tersebut secara berkesinambungan dilaksanakan dalam berbagai terobosan sehingga PT Pertamina Gas (Pertagas) selaku bagian dari Subholding Gas turut andil dalam program Program 500 megawatt (MW) Maluku dan Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah (TKND) Maluku.

Pertagas diwakili Direktur Utama Wiko Migantoro menandatangani Memo of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) Musalam Latuconsina, untuk rencana kerja sama Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi di Provinsi Maluku, Selasa (30/3/21).

Program 500 MW Maluku diluncurkan untuk mendukung program kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas dalam menyedian akses dan pasokan energi yang cukup untuk masyarakat Maluku. Serta mendorong percepatan pencapaian target produksi 1 BOPD dan 12 MMSCFD gas pada 2030, melalui dukungan terhadap percepatan pengembangan infrastruktur gas di Pulau Seram, Maluku.

Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan optimismenya. Menurutnya, dengan diluncurkannya program 500 megawatt, selain akan menjadikan Maluku terang benderang, juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara konkret kepada seluruh masyarakat Maluku, hingga akhirnya Maluku terlepas dari kemiskinan.

Pengembangan gas ditargetkan akan memberikan solusi di bidang ketenagalistrikan dengan menyediakan pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sampai saat ini masih menggunakan high speed diesel, karena belum mendapatkan pasokan gas.

“Pemanfaatan gas bumi nasional akan mendorong efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan,” katanya.

Musalam menjelaskan bahwa potensi gas Wilayah Kerja Seram Non Bula diyakini dapat mendukung pasokan gas untuk proyek strategis Lumbung Ikan Nasional serta memasok pembangkit eksisting dan baru di Provinsi Maluku dan sekitarnya sesuai RUPTL 2018-2028 yang menurutnya setara dengan total kapasitas 500 MW, dengan total nilai investasi sebesar Rp12 triliun.

Dia juga mengatakan bahwa isu utama dari rencana pengelolaan potensi tersebut adalah keberpihakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di mana dari sana diharapkan mampu menciptakan pasar gas Maluku yang bersumber dari lapangan gas di Maluku, sehingga slogan circular economy di Maluku 'dari katong par katong' dapat diwujudkan.

“Bidang energi sangat membutuhkan kecukupan SDM, barang, dan jasa, apa bila direspons sinergis antara BUMD, pengembangan dan mitra strategis maka dapat memberdayakan aset daerah khususnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Provinsi Maluku dan sekitarnya,” ujar Musalam.

Keberadaan proyek strategis di bidang energi di Maluku seperti Blok Masela, Blok Non Bula dan 500 MW Maluku ini juga mendorong diluncurkannya Program Pengembangan Tenaga Kerja Daerah Maluku (Maluku TKND Development Program).

Selain bidang energi, Program TKND Maluku juga berpeluang besar menggerakkan aset daerah Maluku lainnya seperti perikanan (Maluku Lumbung Ikan Nasional), dan pariwisata (Banda Neira).

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara TBk. Suko Hartono mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku atas kepercayaannya terhadap Pertamina Group untuk mendukung program gasifikasi pembangkit di provinsi Maluku.

“Kerja sama ini sejalan dengan visi dari Subholding Gas Pertamina, yaitu memaksimalkan gas dalam journey transisi energy yang berkelanjutan, serta menjadi sumbangsih Pertamina Group dalam memeratakan pembangunan infrastruktur energi khususnya gas alam di Provinsi Maluku,” ujarnya.