Diperintahkan MK Gelar PSU, KPU: 7 Daerah Butuh Anggaran Tambahan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) kedua dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang diperintahkan Mahkamah Konsititusi (MK) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Dalam rakor yang digelar Minggu (28/3) kemarin, KPU membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan dukungan anggaran.

"Kebutuhan anggaran untuk PSU terutama untuk menutup biaya honorarium badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS), pengadaan dan distribusi logistik, bimbingan teknis/pelatihan, sosialisasi, serta kelengkapan APD," kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Hak Jawab, Tim Al Haris-Sani Luruskan Pemberitaan Putusan MK soal Pilgub Jambi

Berdasarkan data yang dikumpulkan kemarin, kata dia, didapatkan data bahwasembilan daerah telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU. Anggaran tersebut berasal dari sisa hasil efisiensi yang dilakukan jajaran KPU di daerah dalam mengelola anggaran hibah pemda yang tertuang dalam NPHD.

"Untuk 9 daerah ini, yang perlu dilakukan hanya pengajuan revisi anggaran sesuai kebutuhan PSU masing-masing," ujarnya.

Sementara, kata Pram, ternyata masih ada 7 daerah yang kebutuhan anggaran untik PSU melebihi sisa anggaran yang tersedia. Termasuk dua daerah yang melaksanakan PSU di semua TPS.

Baca juga: Jelang Putusan MK, Eks Ketua Bawaslu: Cakada Curang Bisa Didiskualifikasi

Dia menyampaikan, untuk daerah-daerah ini KPU setempat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD masing-masing untuk mengajukan usulan anggaran tambahan.

"Untuk 7 daerah ini, kami minta mereka untuk mengirim surat tembusan kepada KPU RI, sehingga KPU RI bisa melakukan komunikasi dan advokasi kepada Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.