Didemisionerkan Kubu Moeldoko, Kubu AHY: KLB Ilegal Kok Sok Berhak Buat Keputusan
Kamis, 25 Maret 2021 - 12:05 WIB
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan demisioner lewat forum KLB ilegal tidak punya kekuatan apa-apa. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra berkomentar terkait dengan keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko yang mendemisioner AHY dari jabatan ketua umum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
Alasan demisioner itu yang membuat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko, Marzuki Alie dkk mencabut gugatan 'pemecatan' yang dilakukan kubu AHY. Herzaky menganggap, alasan itu mengada-adadan mengibaratkan sebagaitong kosong yang memang berbunyi nyaring.
"Publik juga tahu, sah tidaknya kongres tergantung pemilik suara, bukan karena kader gadungan. Mereka buat KLB ilegal, tidak dihadiri pemilik suara, tapi malah seakan-akan punya hak buat keputusan ini itu. Seperti orang yang tidak tahu etika, norma, dan aturan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Konferensi Pers di Hambalang, Darmizal Sebut Tempat Bersejarah Sekaligus Paradoks
Padahal, kata Herzaky, politisi juga seharuanya punya tanggung jawab moral kepada publik. Untuk itu, seharusnya mereka memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang bermanfaat dan mencerahkan, bukan malah menebar fitnah dan hoaks.
Alasan demisioner itu yang membuat Ketua Dewan Pembina PD kubu Moeldoko, Marzuki Alie dkk mencabut gugatan 'pemecatan' yang dilakukan kubu AHY. Herzaky menganggap, alasan itu mengada-adadan mengibaratkan sebagaitong kosong yang memang berbunyi nyaring.
"Publik juga tahu, sah tidaknya kongres tergantung pemilik suara, bukan karena kader gadungan. Mereka buat KLB ilegal, tidak dihadiri pemilik suara, tapi malah seakan-akan punya hak buat keputusan ini itu. Seperti orang yang tidak tahu etika, norma, dan aturan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Konferensi Pers di Hambalang, Darmizal Sebut Tempat Bersejarah Sekaligus Paradoks
Padahal, kata Herzaky, politisi juga seharuanya punya tanggung jawab moral kepada publik. Untuk itu, seharusnya mereka memenuhi ruang publik dengan narasi-narasi yang bermanfaat dan mencerahkan, bukan malah menebar fitnah dan hoaks.
Lihat Juga :
