Hindari Spekulasi, DPR Minta PPATK Buka Blokir Rekening Milik FPI
Rabu, 24 Maret 2021 - 14:55 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta PPATK membuka blokir rekening milik FPI. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku mendengar sebanyak 92 rekening milik mantan Ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ).
Pria yang akrab disapa Habib itu meminta agar PPAT membuka kepemilikan rekening ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu, karena jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2, 3, 4 ,5 Pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana.
"Saya pengen tahu relevansinya apa? (pembekuan rekening) Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi-pribadi orang, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan oraganisasi itu, tidak ada di akta dan lain sebagainya. Ada menantu, ada anak," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: TP3 Ungkap Isi Percakapan dengan Jokowi Soal Pembunuhan Laskar FPI
Di sisi lain, Habib menganggap, jika membaca UU ormas, maka organisasi yang dibekukan pendanaanya bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. "Enggak ada ketentuan itu, sehingga relevansinya apa penyitaan?," kata Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan.
Habib juga mengaku mendengar bahwa pada Januari 2021, PPATK menyatakan rekening FPI bisa diselesaikan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Bareskrim Mabes Polri pada 5 Maret lalu yang menyebut belum ditemukan unsur pidana dalam rekening FPI.
Pria yang akrab disapa Habib itu meminta agar PPAT membuka kepemilikan rekening ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu, karena jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2, 3, 4 ,5 Pasal 44 ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana.
"Saya pengen tahu relevansinya apa? (pembekuan rekening) Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi-pribadi orang, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan oraganisasi itu, tidak ada di akta dan lain sebagainya. Ada menantu, ada anak," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: TP3 Ungkap Isi Percakapan dengan Jokowi Soal Pembunuhan Laskar FPI
Di sisi lain, Habib menganggap, jika membaca UU ormas, maka organisasi yang dibekukan pendanaanya bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. "Enggak ada ketentuan itu, sehingga relevansinya apa penyitaan?," kata Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan.
Habib juga mengaku mendengar bahwa pada Januari 2021, PPATK menyatakan rekening FPI bisa diselesaikan. Hal ini ditambah dengan pernyataan Bareskrim Mabes Polri pada 5 Maret lalu yang menyebut belum ditemukan unsur pidana dalam rekening FPI.
Lihat Juga :
