IDM Gelar Survei tentang Konflik Internal Demokrat, Ini Hasilnya
loading...
Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konflik di tubuh Partai Demokrat masih berlanjut. Kubu Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Ketum Moeldoko sama-sama mengklaim, merekalah yang berhak atas kepengurusan partai berlambang bintang mercy tersebut.
Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau pratek dinasti politik di Partai Demokrat lah yang menyebabkan resolusi konflik di internal selama dipimpin AHY. "Sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuhnya.
Sebagai informasi, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menanggapi itu, AHY tegas menyatakan, KLB tersebut abal-abal, karena tidak sesuai dengan AD/ ART partai.
IDM pun menanyakan kepada responden terkait itu. Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal.
"Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," demikian Fahmi.
Perlu diketahui, survei ini melibatkan sebanyak 1020 warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini memiliki Margin of error +/- 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui nomor telepon.
Sementara itu, responden terdiri dari 51,4 persen Laki Laki dan 48,6 persen wanita. Sebanyak 50,9 persen responden tinggal diperkotaan dan sebanyak 49,1 persen di pedesaan. Sebanyak 11,8 persen responden berpendidikan SD/SMP, sebanyak 50,8 persen responden berpendidikan SMA /setingkat dan sebanyak 37,4 persen responden berpendidikan D3/S1/S2.
Terlepas dari survei di atas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik yang berkonsep modern.
Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau pratek dinasti politik di Partai Demokrat lah yang menyebabkan resolusi konflik di internal selama dipimpin AHY. "Sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuhnya.
Sebagai informasi, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menanggapi itu, AHY tegas menyatakan, KLB tersebut abal-abal, karena tidak sesuai dengan AD/ ART partai.
IDM pun menanyakan kepada responden terkait itu. Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat tidak ilegal.
"Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," demikian Fahmi.
Perlu diketahui, survei ini melibatkan sebanyak 1020 warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini memiliki Margin of error +/- 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun untuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon Whatsapp dan sambungan langsung melalui nomor telepon.
Sementara itu, responden terdiri dari 51,4 persen Laki Laki dan 48,6 persen wanita. Sebanyak 50,9 persen responden tinggal diperkotaan dan sebanyak 49,1 persen di pedesaan. Sebanyak 11,8 persen responden berpendidikan SD/SMP, sebanyak 50,8 persen responden berpendidikan SMA /setingkat dan sebanyak 37,4 persen responden berpendidikan D3/S1/S2.
Terlepas dari survei di atas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik yang berkonsep modern.
Lihat Juga :
