GP Ansor Desak Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras dan Garam
loading...
Gerakan Pemuda (GP) Ansor tegas meminta pemerintah segera membatalkan rencana impor beras dan garam. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda ( GP) Ansor tegas meminta pemerintah segera membatalkan rencana impor beras dan garam . Kebijakan impor dua komoditas pangan itu, menurut GP Ansor, jelas akan banyak mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia.
Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor, Adhe Musa Said mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris sekaligus negara maritim. Fakta sosio-historis dan budaya juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki riwayat peradaban agraris yang panjang. Dengan fakta ini, lanjutnya, maka rencana pemerintah mengimpor beras dan garam yang terus berulang adalah kebijakan ironis.
"Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani," kata Adhe Musa di Jakarta, Senin (22/3/2021).
Baca juga: PDIP Tegaskan Memaksakan Impor Beras Mencoreng Muka Presiden Jokowi
Ia mengungkapkan, rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan. Sebab saat ini musim panen padi di beberapa daerah sedang berlangsung. Persediaan beras nasional saat ini pun masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
"Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya," katanya.
GP Ansor juga menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan, mencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Baca juga: Pemerintah Berniat Impor Beras, Anwar Abbas: Kok Tidak Sesuai Instruksi Presiden?
"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," katanya.
Menurut Adhe Musa, dampak jangka panjang dari pola kebijakan yang terus berulang merugikan petani seperti ini jelas akan mematikan ghirah (semangat) petani untuk melanjutkan bertani. Kebijakan impor pangan bukanlah solusi yang bermartabat untuk menjawab kebutuhan pangan bangsa.
Atas situasi ini, GP Ansor menagih tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar guna mewujudkan kemandirian pangan bangsa. Langkah yang bisa dilakukan antara lain dengan membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani.
Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah. "Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan," kata Adhe Musa.
Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor, Adhe Musa Said mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris sekaligus negara maritim. Fakta sosio-historis dan budaya juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki riwayat peradaban agraris yang panjang. Dengan fakta ini, lanjutnya, maka rencana pemerintah mengimpor beras dan garam yang terus berulang adalah kebijakan ironis.
"Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani," kata Adhe Musa di Jakarta, Senin (22/3/2021).
Baca juga: PDIP Tegaskan Memaksakan Impor Beras Mencoreng Muka Presiden Jokowi
Ia mengungkapkan, rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan. Sebab saat ini musim panen padi di beberapa daerah sedang berlangsung. Persediaan beras nasional saat ini pun masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
"Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya," katanya.
GP Ansor juga menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan, mencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Baca juga: Pemerintah Berniat Impor Beras, Anwar Abbas: Kok Tidak Sesuai Instruksi Presiden?
"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," katanya.
Menurut Adhe Musa, dampak jangka panjang dari pola kebijakan yang terus berulang merugikan petani seperti ini jelas akan mematikan ghirah (semangat) petani untuk melanjutkan bertani. Kebijakan impor pangan bukanlah solusi yang bermartabat untuk menjawab kebutuhan pangan bangsa.
Atas situasi ini, GP Ansor menagih tanggung jawab pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar guna mewujudkan kemandirian pangan bangsa. Langkah yang bisa dilakukan antara lain dengan membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani.
Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah. "Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan," kata Adhe Musa.
(abd)
Lihat Juga :
