Jika Dokumen Lengkap, Pakar Hukum Desak Menkumham Terbitkan SK KLB Demokrat
loading...
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, mendesak Menkumham segera menerbitkan SK pengesahan kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil KLB. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), jika kelengkapan dokumen penyelenggaraan KLB telah terpenuhi.
Selain itu sambung dia, dokumen Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 juga dapat diuji kebenarannya. Dan pengadilan sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan.
"Dasar Hukum Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dan kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di Pengadilan, lsebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan," tandas Laksanto.
Selain itu sambung dia, dokumen Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 juga dapat diuji kebenarannya. Dan pengadilan sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan.
"Dasar Hukum Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dan kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di Pengadilan, lsebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan," tandas Laksanto.
(maf)
Explore More