Anggaran Pelatihan Kartu Prakerja Daring Mending untuk Bantuan Tunai Terdampak PHK

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir menganggap pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja oleh pemerintah tidak tepat di tengah pandemi Corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini. Terlebih, pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja.

"Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata Anas kepada wartawan, Sabtu (18/4/2020).

Menurut Anas, di tengah maraknya PHK, pemerintah seharusnya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Di sisi lain, sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73%.

"Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai. Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja," tutur dia.

Lebih lanjut Anas menilai, anggaran pelatihan online juga kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika Kartu Prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak COVID-19 akan ada multiplier effect bagi perekonomian.

"Jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, kami minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja," kata dia.

Di samping itu, tambah Politikus PPP ini, penunjukan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp20 triliun dari Kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," pungkasnya.