Komisi VI DPR Minta Kebijakan GPS Ayam Broiler Sesuai PP 5/2021
Jum'at, 19 Maret 2021 - 12:00 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, dengan dimasukkan ayam yang disesuaikan pada PP Nomor 5 tahun 2021, maka memberi kesempatan berusaha yang fair kepada semua pihak. Untuk menyelaraskan ketentuan tersebut, Singgih juga minta Peraturan Menteri Pertanian No 51 tahun 2012 yang mengatur tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak ditinjau ulang agar sesuai dengan UU Cipta Kerja.
“Dengan adanya UU Cipta Kerja maka Peraturan Menteri Pertanian itu sekarang sudah tidak sesuai,” tegasnya. Baca juga: Kementan Berupaya Jaga Stabilisasi Harga Perunggasan Nasional
Contohnya, sekarang ini hanya beberapa perusahaan saja yang mendapat alokasi impor GPS dalam jumlah besar. Sedangkan yang lain, kata Singgih, justru diperlakukan tidak fair, dikurangi impor sumber bibitnya sehingga usahanya terhambat. “Ini kan tidak senafas sama UU Cipta Kerja.”
“Dengan adanya UU Cipta Kerja maka Peraturan Menteri Pertanian itu sekarang sudah tidak sesuai,” tegasnya. Baca juga: Kementan Berupaya Jaga Stabilisasi Harga Perunggasan Nasional
Contohnya, sekarang ini hanya beberapa perusahaan saja yang mendapat alokasi impor GPS dalam jumlah besar. Sedangkan yang lain, kata Singgih, justru diperlakukan tidak fair, dikurangi impor sumber bibitnya sehingga usahanya terhambat. “Ini kan tidak senafas sama UU Cipta Kerja.”
(kri)
Lihat Juga :
