Pemerintah Tak Boleh Anggap Remeh Gerakan Indonesia Terserah
Selasa, 19 Mei 2020 - 17:01 WIB
loading...
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap remeh gerakan Indonesia Terserah karena pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Gelombang protes masyarakat kepada pemerintah terhadap penanganan wabah virus Corona (COVID-19) terus mengalir di dunia maya lewat tagline “ Indonesia Terserah ”. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap remeh gerakan tersebut karena pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat.
“Ini gerakan sosial yang wajib diperhatikan pemerintah. Khususnya pemerintah pusat,” ujar Mardani saat dihubungi SINDO Media, Selasa (19/5/2020). (Baca juga: PPP Sebut ‘Indonesia Terserah’ Muncul Akibat Kesalahan Pemerintah dan Masyarakat)
Mardani melihat, adanya potensi chaos atau kerusuhan akibat adanya gerakan protes tersebut. Dan itu semua bisa menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan akan sulit bagi pemerintah jika hal itu benar terjadi.
“Karena jika ini terjadi chaos sudah akan bermula. Modal sosial bangsa bisa hancur. Pemerintah akan sangat berat membangun kembali trust,” kata Anggota Komisi III DPR ini.
Legislator asal DKI Jakarta ini mengakui bahwa ketidakdisiplinan masyarakat pada imbauan physical/social distancing juga berkontribusi. Akan tetapi, sikap ketidakdisiplinan masyarakat ini juga akibat ketidaktegasan penegakan hukum dan juga pemerintah yang tidak memberikan contoh yang baik.
“Ini gerakan sosial yang wajib diperhatikan pemerintah. Khususnya pemerintah pusat,” ujar Mardani saat dihubungi SINDO Media, Selasa (19/5/2020). (Baca juga: PPP Sebut ‘Indonesia Terserah’ Muncul Akibat Kesalahan Pemerintah dan Masyarakat)
Mardani melihat, adanya potensi chaos atau kerusuhan akibat adanya gerakan protes tersebut. Dan itu semua bisa menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan akan sulit bagi pemerintah jika hal itu benar terjadi.
“Karena jika ini terjadi chaos sudah akan bermula. Modal sosial bangsa bisa hancur. Pemerintah akan sangat berat membangun kembali trust,” kata Anggota Komisi III DPR ini.
Legislator asal DKI Jakarta ini mengakui bahwa ketidakdisiplinan masyarakat pada imbauan physical/social distancing juga berkontribusi. Akan tetapi, sikap ketidakdisiplinan masyarakat ini juga akibat ketidaktegasan penegakan hukum dan juga pemerintah yang tidak memberikan contoh yang baik.
Lihat Juga :
