Kasus Covid-19 Kalbar Naik, Ketua Satgas Instruksikan Perketat Perbatasan
Kamis, 18 Maret 2021 - 11:03 WIB
loading...
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo minta pos lintas batas luar negeri yang berada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) agar diperketat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo minta pos lintas batas luar negeri yang berada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) agar diperketat. Hal itu perlu dilakukan mengingat kasus aktif Covid-19 di wilayah tersebut mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.
Menurut laporan yang diterima Doni, peningkatan kasus itu diprediksi dan diduga karena adanya kepulangan atau aktivitas keluar masuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kalbar, yang didominasi melalui perjalanan darat. “Meningkatnya kasus aktif (Covid-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” jelas Doni dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/3/2021). Baca juga: Doni Monardo Curhat ke Komisi VIII: Tren Bencana Naik, Anggaran Turun Setiap Tahun
Berdasarkan data sebelumnya, Provinsi Kalbar pada Februari yang lalu termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah. Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98% dan angka kematian 0,62% atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70%. Baca juga: Kemlu: 3.897 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri
Guna mencegah peningkatan angka Covid-19 melalui kasus impor tersebut, Doni meminta segenap komponen yang ada di wilayah itu segera melakukan upaya kolaboratif dalam menjalankan operasinya, melalui komando dan koordinator dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar Khusus Perbatasan melalui permintaan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.
Selain itu, unsur dari pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan baik dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI, Polri dan lainnya. “Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera carikan solusinya dengan berkolaborasi. Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat,” imbuhnya.
Menurut laporan yang diterima Doni, peningkatan kasus itu diprediksi dan diduga karena adanya kepulangan atau aktivitas keluar masuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kalbar, yang didominasi melalui perjalanan darat. “Meningkatnya kasus aktif (Covid-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” jelas Doni dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/3/2021). Baca juga: Doni Monardo Curhat ke Komisi VIII: Tren Bencana Naik, Anggaran Turun Setiap Tahun
Berdasarkan data sebelumnya, Provinsi Kalbar pada Februari yang lalu termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah. Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98% dan angka kematian 0,62% atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70%. Baca juga: Kemlu: 3.897 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri
Guna mencegah peningkatan angka Covid-19 melalui kasus impor tersebut, Doni meminta segenap komponen yang ada di wilayah itu segera melakukan upaya kolaboratif dalam menjalankan operasinya, melalui komando dan koordinator dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar Khusus Perbatasan melalui permintaan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.
Selain itu, unsur dari pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan baik dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI, Polri dan lainnya. “Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera carikan solusinya dengan berkolaborasi. Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat,” imbuhnya.
Lihat Juga :
