Pemerintah Terus Optimis Stunting Turun di Masa Pandemi Covid-19, Ini Strateginya
loading...
Lima tahun lalu angka stunting di Tanah Air mencapai 37 persen. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen di tahun 2019.
A
A
A
JAKARTA - Stunting di Indonesia ditangani secara serius oleh pemerintah. Lima tahun lalu angka stunting di Tanah Air mencapai 37 persen. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen di tahun 2019. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan target angka stunting di Indonesia hanya tersisa 14 persen pada tahun 2024.
"Target kita di 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tapi saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit (untuk dicapai)," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengungkapkan strategi untuk mencapai target tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan.
Pertama, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Kedua, Pemerintah akan fokus program penurunan kekerdilan (stunting) di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.
“Presiden menunjuk BKKBN sebagai Leader program penurunan stunting ini, dan akan fokus ke-10 Provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” katanya.
Wiryanta juga menyampaikan program ini akan berhasil jika para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program ini. “Pemerintah pusat mengajak para Gubernur, Bupati/Walikota ke Kepala Desa, di 10 Provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting, karena ini tanggung jawab kita bersama," katanya.
Menurutnya, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting di tahun 2024. “Jadi kami harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen setiap tahunnya untuk mencapai target 14 persen tahun 2024. Kalau kita menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk dicapai, tapi pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden,” ujarnya.
Wiryanta.
Direktur IKPMK menjelaskan berbagai faktor penyebab stunting yang menjadi fokus pemerintah untuk diatasi. “Sumber utama stunting diantaranya adalah bayi dengan berat badan saat lahir kurang (BBLR) dan bayi lahir prematur. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh ibu yang menderita anemia dan ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kami mencoba fokus pada dua faktor itu," ujarnya.
Pemutakhiran data stunting menjadi hal yang penting untuk memulai program ini, untuk mencapai target di tahun 2024. “Saat ini BKKBN selaku koordinator sedang melakukan pemutakhiran data stunting. Nantinya, ini akan menjadi dasar strategi pencegahan dan penanganan stunting hingga tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan,”katanya.
Di tempat terpisah Koordinator Informasi dan Komunikasi Kesehatan, Kominfo, Marroli J. Indarto menjelaskann upaya pencegahan dan penanganan Stunting yang dilakukan secara paralel.
“Sebagai langkah pencegahan nantinya kami akan melakukan screening terhadap remaja usia menikah terkait kesiapan untuk menghadapi kehamilan. Kami akan mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga jarak kehamilan dan kelahiran, bagaimana cara memonitor kehamilan, hingga pemenuhan gizi janin dan bayi,” katanya.
Pihaknya akan melakukan upaya sosialisasi dan promosi lebih gencar. Fokus pada pemantauan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan. "Targetnya akan ada 7,5 juta keluarga yang menjadi sasaran melalui berbagai program. Diantaranya, Bina Keluarga Baduta/Balita, Pemberian Makanan Tambahan, dan Bantuan untuk Keluarga Risiko Tinggi Stunting,” ujarnya.
Stunting menjadi tantangan bonus demografi di Indonesia. Tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi,. Namun, potensi itu menjadi sia-sia apabila SDM Indonesia mengalami stunting. Hal ini tentunya menjadi tugas bersama, agar Indonesia tidak menjadi negara yang kalah sebelum berperang dikarenakan stunting.
"Target kita di 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tapi saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit (untuk dicapai)," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengungkapkan strategi untuk mencapai target tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan.
Pertama, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Kedua, Pemerintah akan fokus program penurunan kekerdilan (stunting) di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.
“Presiden menunjuk BKKBN sebagai Leader program penurunan stunting ini, dan akan fokus ke-10 Provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” katanya.
Wiryanta juga menyampaikan program ini akan berhasil jika para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program ini. “Pemerintah pusat mengajak para Gubernur, Bupati/Walikota ke Kepala Desa, di 10 Provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting, karena ini tanggung jawab kita bersama," katanya.
Menurutnya, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting di tahun 2024. “Jadi kami harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen setiap tahunnya untuk mencapai target 14 persen tahun 2024. Kalau kita menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk dicapai, tapi pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden,” ujarnya.
Wiryanta.
Direktur IKPMK menjelaskan berbagai faktor penyebab stunting yang menjadi fokus pemerintah untuk diatasi. “Sumber utama stunting diantaranya adalah bayi dengan berat badan saat lahir kurang (BBLR) dan bayi lahir prematur. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh ibu yang menderita anemia dan ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun. Kami mencoba fokus pada dua faktor itu," ujarnya.
Pemutakhiran data stunting menjadi hal yang penting untuk memulai program ini, untuk mencapai target di tahun 2024. “Saat ini BKKBN selaku koordinator sedang melakukan pemutakhiran data stunting. Nantinya, ini akan menjadi dasar strategi pencegahan dan penanganan stunting hingga tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan,”katanya.
Di tempat terpisah Koordinator Informasi dan Komunikasi Kesehatan, Kominfo, Marroli J. Indarto menjelaskann upaya pencegahan dan penanganan Stunting yang dilakukan secara paralel.
“Sebagai langkah pencegahan nantinya kami akan melakukan screening terhadap remaja usia menikah terkait kesiapan untuk menghadapi kehamilan. Kami akan mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga jarak kehamilan dan kelahiran, bagaimana cara memonitor kehamilan, hingga pemenuhan gizi janin dan bayi,” katanya.
Pihaknya akan melakukan upaya sosialisasi dan promosi lebih gencar. Fokus pada pemantauan tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan. "Targetnya akan ada 7,5 juta keluarga yang menjadi sasaran melalui berbagai program. Diantaranya, Bina Keluarga Baduta/Balita, Pemberian Makanan Tambahan, dan Bantuan untuk Keluarga Risiko Tinggi Stunting,” ujarnya.
Stunting menjadi tantangan bonus demografi di Indonesia. Tahun 2030 diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi,. Namun, potensi itu menjadi sia-sia apabila SDM Indonesia mengalami stunting. Hal ini tentunya menjadi tugas bersama, agar Indonesia tidak menjadi negara yang kalah sebelum berperang dikarenakan stunting.
(ars)
Lihat Juga :
