Diminta Tambah Dana Bencana, DPR Balik Tanya Anggaran Gambar dan Video Doni Monardo
Selasa, 16 Maret 2021 - 20:37 WIB
loading...
Doni Monardo Doni mengaku tidak tahu kalau komunikasi publik dimaksud menayangkan foto dan video dirinya. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mendapatkan pertanyaan 'tak lazim' dari dalam rapat dengan Komisi VIII DPR . Rudi Hartono, salah satu anggota Komisi VIII mempertanyakan banyaknya foto dan video Doni di spanduk, baliho maupun televisi berkaitan dengan penanganan Covid-19.
Rudi mengaku penasaran karena di satu sisi Doni meminta ada kenaikan anggaran BNPB, di sisi lain dia melihat anggaran komunikasi publik terlalu besar. "Maksudnya apakah mau nyalon atau apa itu, Pak? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ? Saya mau jawaban bapak," tanya Rudi dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
(Baca: Doni Monardo Curhat ke Komisi VIII: Tren Bencana Naik, Anggaran Turun Setiap Tahun)
Mendengar pertanyaan Rudi, Doni mengatakan bahwa secara pribadi dirinya tidak tahu kalau komunikasi publik dimaksud menayangkan foto dan video dirinya. Dia mengatakan tidak pernah membayar secara langsung karena sifatnya sukarela, termasuk tayangan iklan di televisi.
"Jadi kalau bapak melihat dari awal, tidak ada 1 rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi, Pak," jawab Doni.
"Dan Pak Doni saya kira masih layak lah kalau foto Pak Doni, yang gak layak itu foto Pak Mukhlas (Anggota Komisi), itu gak layak. Lanjut pak doni," timpal Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto yang memimpin sidang yang disambut tawa peserta rapat.
(Baca: Tak Hentinya Doni Monardo Ingatkan Virus Corona Bukan Konspirasi)
Doni lalu melanjutkan jawabannya dengan mengatakan dia mengaku tak ingin tampil. "Jadi kalau toh mereka menayangkan ada gambar saya, kalau boleh dihapus, hapus saja, Pak," ucap mantan Danjen Kopassus itu.
Rudi pun masih mengejar. Sebab dia mengaku melihat banyak gambar Doni berukuran besar di sepanjang Jalan Thamrin. "Makanya siapa yg bayar pak, apakah dana iklan itu?" tanya politikus Partai Nasdem itu.
Menurut Doni, anggaran yang dipakai adalah anggaran komunikasi publik.yang bersifat kerjasama dengan media, tapi bukan dalam bentuk iklan.
"Jadi BNPB, Satgas, tidak pernah membayar iklan pak. Jadi kalau iklan layanan masyarakat menayangkan sesuatu, itu adalah inisiatif dari media sendiri pak. Kecuali program yang sifatnya jurnalisme perubahan perilaku yang kami melibatkan sekitar 5 ribu lebih wartawan yang bergabung program ini pak," ungkapnya.
(Baca: Gatot Nurmantyo Bicara Manuver Moeldoko: Tidak Mencerminkan Kehormatan Prajurit)
"Kemudian program bersama dengan televisi yang kami bayarkan. Itu pun berlangsung selama 3 bulan," sambung Ketua Satgas Penanganan Covid-19 itu.
Setelah tiga bulan itu, lanjut Doni, pihaknya mengaku belum ada anggaran lagi yang disediakan Dirjen.
"Sebelum bulan oktober, ada iklan-iklan layanan masyarakat itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya pemerintah pak, nol persen pak. Dan itu karena permintaan dari mereka sendiri dan saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi bintang iklan pak," terang Doni.
Rudi mengaku penasaran karena di satu sisi Doni meminta ada kenaikan anggaran BNPB, di sisi lain dia melihat anggaran komunikasi publik terlalu besar. "Maksudnya apakah mau nyalon atau apa itu, Pak? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ? Saya mau jawaban bapak," tanya Rudi dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
(Baca: Doni Monardo Curhat ke Komisi VIII: Tren Bencana Naik, Anggaran Turun Setiap Tahun)
Mendengar pertanyaan Rudi, Doni mengatakan bahwa secara pribadi dirinya tidak tahu kalau komunikasi publik dimaksud menayangkan foto dan video dirinya. Dia mengatakan tidak pernah membayar secara langsung karena sifatnya sukarela, termasuk tayangan iklan di televisi.
"Jadi kalau bapak melihat dari awal, tidak ada 1 rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi, Pak," jawab Doni.
"Dan Pak Doni saya kira masih layak lah kalau foto Pak Doni, yang gak layak itu foto Pak Mukhlas (Anggota Komisi), itu gak layak. Lanjut pak doni," timpal Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto yang memimpin sidang yang disambut tawa peserta rapat.
(Baca: Tak Hentinya Doni Monardo Ingatkan Virus Corona Bukan Konspirasi)
Doni lalu melanjutkan jawabannya dengan mengatakan dia mengaku tak ingin tampil. "Jadi kalau toh mereka menayangkan ada gambar saya, kalau boleh dihapus, hapus saja, Pak," ucap mantan Danjen Kopassus itu.
Rudi pun masih mengejar. Sebab dia mengaku melihat banyak gambar Doni berukuran besar di sepanjang Jalan Thamrin. "Makanya siapa yg bayar pak, apakah dana iklan itu?" tanya politikus Partai Nasdem itu.
Menurut Doni, anggaran yang dipakai adalah anggaran komunikasi publik.yang bersifat kerjasama dengan media, tapi bukan dalam bentuk iklan.
"Jadi BNPB, Satgas, tidak pernah membayar iklan pak. Jadi kalau iklan layanan masyarakat menayangkan sesuatu, itu adalah inisiatif dari media sendiri pak. Kecuali program yang sifatnya jurnalisme perubahan perilaku yang kami melibatkan sekitar 5 ribu lebih wartawan yang bergabung program ini pak," ungkapnya.
(Baca: Gatot Nurmantyo Bicara Manuver Moeldoko: Tidak Mencerminkan Kehormatan Prajurit)
"Kemudian program bersama dengan televisi yang kami bayarkan. Itu pun berlangsung selama 3 bulan," sambung Ketua Satgas Penanganan Covid-19 itu.
Setelah tiga bulan itu, lanjut Doni, pihaknya mengaku belum ada anggaran lagi yang disediakan Dirjen.
"Sebelum bulan oktober, ada iklan-iklan layanan masyarakat itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya pemerintah pak, nol persen pak. Dan itu karena permintaan dari mereka sendiri dan saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi bintang iklan pak," terang Doni.
(muh)
Lihat Juga :
