Petani Menangis, Ini Solusi La Nyalla soal Anjloknya Harga Singkong
loading...
A
A
A
Menurut La Nyalla, saat dia menjabat ketua umum Kadin Jatim, tahun 2012-2014, dia menggagas program misi dagang antar provinsi. Bekerja sama dengan Pemprov Jatim, misi dagang Jatim membuka etalase produk di kantor-kantor perwakilan Pemprov Jatim di beberapa provinsi dan membuka forum temu bisnis, B to B. Hasilnya sangat signifikan meningkatkan arus distribusi barang dari Jatim ke beberapa provinsi lain.
“Ini artinya koordinasi antara kementerian perindustrian dan kementerian pertanian harus lebih kuat. Dan Pemprov Lampung harus pro-aktif koordinasi ke dua kementerian itu. Duduk bersama, pecahkan persoalan. Nanti Senator asal Lampung akan membantu,” ungkapnya.
Sementara menyinggung soal pendekatan mikro, LaNyalla tegas mengatakan jika ada masalah di tingkat mikro, berarti ada distorsi di lapangan. Umumnya disebabkan adanya penguasaan sektor hulu dan hilir oleh korporasi yang tidak terkontrol. Atau dalam bahasa sederhananya; Kartel.
“Memang tidak dilarang pabrik pengolahan punya kebun besar sendiri. Seperti pabrik gula punya kebun tebu, pabrik kelapa sawit punya kebun sawit. Tetapi harus diatur. Tidak boleh ada praktek kotor. Itu prinsipnya. Karena itu kembali ke awal tadi, petani harus jadi subyek dari program ketahanan pangan nasional. Mustahil Indonesia memiliki ketahanan pangan jika petani, peternak dan nelayan hidup susah,” urainya.
Semua aturan harus berpihak ke subyek. Ada petani plasma, ada petani binaan, ada kelompok tani dan sebagainya. Ini harus menjadi komitmen dan landasan berpikir kita semua. “Termasuk para Senator yang mewakili daerah. Terutama tentu eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan,” tuturnya.
“Ini artinya koordinasi antara kementerian perindustrian dan kementerian pertanian harus lebih kuat. Dan Pemprov Lampung harus pro-aktif koordinasi ke dua kementerian itu. Duduk bersama, pecahkan persoalan. Nanti Senator asal Lampung akan membantu,” ungkapnya.
Sementara menyinggung soal pendekatan mikro, LaNyalla tegas mengatakan jika ada masalah di tingkat mikro, berarti ada distorsi di lapangan. Umumnya disebabkan adanya penguasaan sektor hulu dan hilir oleh korporasi yang tidak terkontrol. Atau dalam bahasa sederhananya; Kartel.
“Memang tidak dilarang pabrik pengolahan punya kebun besar sendiri. Seperti pabrik gula punya kebun tebu, pabrik kelapa sawit punya kebun sawit. Tetapi harus diatur. Tidak boleh ada praktek kotor. Itu prinsipnya. Karena itu kembali ke awal tadi, petani harus jadi subyek dari program ketahanan pangan nasional. Mustahil Indonesia memiliki ketahanan pangan jika petani, peternak dan nelayan hidup susah,” urainya.
Semua aturan harus berpihak ke subyek. Ada petani plasma, ada petani binaan, ada kelompok tani dan sebagainya. Ini harus menjadi komitmen dan landasan berpikir kita semua. “Termasuk para Senator yang mewakili daerah. Terutama tentu eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
