Moeldoko Mundur dari KSP karena Demokrat, Pengamat Bilang Tidak Impas
Selasa, 16 Maret 2021 - 10:52 WIB
loading...
Moeldoko. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai nasib Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurutnya terlalu riskan jika Moeldoko mundur karena cuma terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
"Melihat performa Moeldoko khususnya terkait komunikasi dan pengelolaan isu strategis Moeldoko cukup baik," ujar Fadhli Harahab kepada SINDOnews, Selasa (16/3/2021).
Menurut Fadhli, jika Moeldoko harus memutuskan mundur atau diberhentikan dari KSP, sebaiknya bukan karena faktor desakan sekelompok orang. Tetapi, lanjut dia, karena memang dilihat dari kapabilitasnya yang mungkin sudah tidak mampu lagi bekerja, atau melakukan kejahatan yang merugikan negara, presiden, atau rakyat banyak.
Baca juga: Jika KLB Demokrat Moeldoko Disahkan, Pengamat: Akhirnya Hukum Rimba yang Hadir
"Kalau cuma terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan di tubuh Demokrat, saya kira terlalu riskan untuk mengundurkan diri, tidak impas dengan kinerjanya yang sudah beberapa tahun ini menjadi KSP," pungkasnya.
Diketahui, Moeldoko menjadi sorotan semenjak dirinya dituduh terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sorotan itu semakin banyak setelah Moeldoko bersedia ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bikinan mereka yang kontra dengan AHY, di Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Nilai Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan Kubu Moeldoko
Sejumlah politikus partai politik pro pemerintah hingga relawan Jokowi pun meminta Moeldoko menanggalkan jabatan Kepala KSP agar Presiden Jokowi tidak terseret isu KLB Partai Demokrat.
"Melihat performa Moeldoko khususnya terkait komunikasi dan pengelolaan isu strategis Moeldoko cukup baik," ujar Fadhli Harahab kepada SINDOnews, Selasa (16/3/2021).
Menurut Fadhli, jika Moeldoko harus memutuskan mundur atau diberhentikan dari KSP, sebaiknya bukan karena faktor desakan sekelompok orang. Tetapi, lanjut dia, karena memang dilihat dari kapabilitasnya yang mungkin sudah tidak mampu lagi bekerja, atau melakukan kejahatan yang merugikan negara, presiden, atau rakyat banyak.
Baca juga: Jika KLB Demokrat Moeldoko Disahkan, Pengamat: Akhirnya Hukum Rimba yang Hadir
"Kalau cuma terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan di tubuh Demokrat, saya kira terlalu riskan untuk mengundurkan diri, tidak impas dengan kinerjanya yang sudah beberapa tahun ini menjadi KSP," pungkasnya.
Diketahui, Moeldoko menjadi sorotan semenjak dirinya dituduh terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sorotan itu semakin banyak setelah Moeldoko bersedia ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bikinan mereka yang kontra dengan AHY, di Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Nilai Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan Kubu Moeldoko
Sejumlah politikus partai politik pro pemerintah hingga relawan Jokowi pun meminta Moeldoko menanggalkan jabatan Kepala KSP agar Presiden Jokowi tidak terseret isu KLB Partai Demokrat.
(zik)
Lihat Juga :
