Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ombudsman Terima Banyak Keluhan Kurangnya Informasi Alur Pelayanan Pasien COVID-19 Awal Pandemi
loading...
Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih mengatakan dari laporan masyarakat yang masuk sistem Posko Pengaduan Daring Ombudsman RI, kurangnya informasi mengenai alur pelayanan bagi pasien COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Ombudsman RI , Mokh Najih mengatakan dari laporan masyarakat yang masuk sistem Posko Pengaduan Daring Ombudsman RI, kurangnya informasi mengenai alur pelayanan bagi pasien COVID-19 .
“Nah yang menarik dari bidang pelayanan kesehatan misalnya ini yang menjadi keluhan itu terutama adalah di bidang terutama ini sepertinya adalah data-data di awal, sampai bulan Juli, keluhan masyarakat itu terutama kaitannya misalnya kurangnya informasi tentang alur pelayanan penanganan COVID-19,” ujar Najih dalam konferensi pers terkait vaksin bersama Kementerian Kesehatan secara virtual, Senin (15/3/2021).
Najih juga mengatakan masyarakat juga mengeluhkan terkait perbedaan klasifikasi pasien-pasien COVID-19. Klasifikasi pasien di awal pandemi diantaranya penyebutan orang dalam pengawasan (ODP), Pasien dalam pengawasan (PDP) serta orang tanpa gejala (OTG) dalam istilah COVID-19. Kemudian istilah tersebut kini diganti dengan kasus suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat. “Kemudian kurangnya informasi tentang perbedaan-perbedaan klasifikasi pasien,” katanya.
Selain itu, kata Najih, masyarakat juga melaporkan bahwa ada rumah sakit yang kurang transparan menginformasikan informasi sakit pasien. “Kemudian ada juga Rumah Sakit kurang transparan dalam menginformasikan informasi sakit pasien.”
Bahkan, penyampaian hasil tes COVID-19 juga banyak yang dikeluhkan masyarakat. Kemudian keterlambatan penyampaian hasil tes COVID-19 kepada pasien.
Sementara di tingkat daerah, Najih mengatakan banyak kepada daerah yang kurang berkoordinasi dengan instansi pusat terkait dengan penanganan COVID-19. “Kemudian di tingkat daerah ini banyak kepala desa atau pemerintahan desa, kurang berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan COVID-19.”
Serta, kata Najih kurangnya upaya preventif dari pemerintah untuk memantau langsung kondisi kesehatan atau pemberian vitamin kepada masyarakat. Kebutuhan laboratorium untuk pengetesan serta kebutuhan pemeriksaan seperti rapid test, PCR dan sebagainya.
“Dan rumah sakit rujukan masih banyak yang kekurangan fasilitas. Kemudian terbatasnya laboratorium dan kebutuhan pemeriksaan COVID-19 seperti rapid tes dan sebagainya. Itu beberapa pengaduan masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini,” tutup Najih.
“Nah yang menarik dari bidang pelayanan kesehatan misalnya ini yang menjadi keluhan itu terutama adalah di bidang terutama ini sepertinya adalah data-data di awal, sampai bulan Juli, keluhan masyarakat itu terutama kaitannya misalnya kurangnya informasi tentang alur pelayanan penanganan COVID-19,” ujar Najih dalam konferensi pers terkait vaksin bersama Kementerian Kesehatan secara virtual, Senin (15/3/2021).
Najih juga mengatakan masyarakat juga mengeluhkan terkait perbedaan klasifikasi pasien-pasien COVID-19. Klasifikasi pasien di awal pandemi diantaranya penyebutan orang dalam pengawasan (ODP), Pasien dalam pengawasan (PDP) serta orang tanpa gejala (OTG) dalam istilah COVID-19. Kemudian istilah tersebut kini diganti dengan kasus suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat. “Kemudian kurangnya informasi tentang perbedaan-perbedaan klasifikasi pasien,” katanya.
Selain itu, kata Najih, masyarakat juga melaporkan bahwa ada rumah sakit yang kurang transparan menginformasikan informasi sakit pasien. “Kemudian ada juga Rumah Sakit kurang transparan dalam menginformasikan informasi sakit pasien.”
Bahkan, penyampaian hasil tes COVID-19 juga banyak yang dikeluhkan masyarakat. Kemudian keterlambatan penyampaian hasil tes COVID-19 kepada pasien.
Sementara di tingkat daerah, Najih mengatakan banyak kepada daerah yang kurang berkoordinasi dengan instansi pusat terkait dengan penanganan COVID-19. “Kemudian di tingkat daerah ini banyak kepala desa atau pemerintahan desa, kurang berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan COVID-19.”
Serta, kata Najih kurangnya upaya preventif dari pemerintah untuk memantau langsung kondisi kesehatan atau pemberian vitamin kepada masyarakat. Kebutuhan laboratorium untuk pengetesan serta kebutuhan pemeriksaan seperti rapid test, PCR dan sebagainya.
“Dan rumah sakit rujukan masih banyak yang kekurangan fasilitas. Kemudian terbatasnya laboratorium dan kebutuhan pemeriksaan COVID-19 seperti rapid tes dan sebagainya. Itu beberapa pengaduan masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini,” tutup Najih.
(kri)
Explore More