Dorong Transparansi Vaksinasi COVID-19, Ombudsman: Menghindari Kecemburuan Masyarakat
Selasa, 16 Maret 2021 - 01:07 WIB
loading...
Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih mendorong proses vaksinasi COVID-19 yang saat ini dilaksanakan oleh Kemenkes dilakukan dengan transparan atau terbuka. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Ombudsman RI , Mokh Najih mendorong proses vaksinasi COVID-19 yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) dilakukan dengan transparan atau terbuka.
“Saya ingin menegaskan bahwa ORI sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik tetap mendorong untuk proses vaksinasi ini kita harapkan dilakukan secara terbuka, di setiap perencanaan maupun pelaksanaannya,” ujar Najih dalam konferensi pers terkait vaksin bersama Kementerian Kesehatan secara virtual, Senin (15/3/2021). Baca juga: Ombudsman Beberkan 5 Instansi Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Selama Pandemi
Selain itu, Najih mengatakan Ombudsman juga mendorong proses vaksinasi mengikuti rencana yang sudah digariskan oleh Kemenkes atau oleh pemerintah. “Terutama dalam hal ini prinsip-prinsip transparansi, kemudian kemudahan akses bagi masyarakat dan partisipasi,” tegasnya.
Namun, Najih mengatakan yang tidak kalah penting adalah konsisten untuk tertib administrasi. “Karena pendataan bagi warga masyarakat yang sudah divaksin itu sangat penting, agar identifikasi itu sangat mendukung untuk melakukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut.”
Lalu, mengapa Ombudsman mendorong supaya inklusivitas atau keterbukaan di dalam proses vaksinasi ini penting? “Karena bagi Ombudsman bahwa rasa keadilan pada masyarakat itu harus didahulukan di dalam proses ini,” kata Najih.
“Sehingga kita berharap bahwa proses pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan tata policy yang telah ditetapkan untuk menghindari rasa kecemburuan masyarakat. Seperti mungkin ada upaya-upaya untuk mendahulukan kelompok tertentu misalnya, yang itu tidak menjadi prioritas misalnya,” sambung Najih.
Selain itu, Najih mengatakan keterbukaan proses vaksinasi ini juga menutup kemungkinan untuk adanya penyalahgunaan-penyalahgunaan penyimpangan. “Sehingga misalnya untuk menghindari adanya potensi pemalsuan terhadap vaksin. Kemudian, yang itu berdampak bagi upaya kita untuk segera mengurangi atau menghilangkan pandemi COVID-19 ini dalam rangka mendukung proses pertumbuhan ekonomi yang semakin perlu kita ubah dari gejala yang memprihatinkan menjadi yang menggembirakan,” tegasnya. Baca juga: Sputnik V Siap Digunakan Vaksinasi Gotong Royong
“Sehingga, vaksinasi ini memang menjadi salah satu solusi agar pembangunan ekonomi terutama ini bisa berjalan dengan cepat dan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” imbuh Najih.
“Saya ingin menegaskan bahwa ORI sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik tetap mendorong untuk proses vaksinasi ini kita harapkan dilakukan secara terbuka, di setiap perencanaan maupun pelaksanaannya,” ujar Najih dalam konferensi pers terkait vaksin bersama Kementerian Kesehatan secara virtual, Senin (15/3/2021). Baca juga: Ombudsman Beberkan 5 Instansi Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Selama Pandemi
Selain itu, Najih mengatakan Ombudsman juga mendorong proses vaksinasi mengikuti rencana yang sudah digariskan oleh Kemenkes atau oleh pemerintah. “Terutama dalam hal ini prinsip-prinsip transparansi, kemudian kemudahan akses bagi masyarakat dan partisipasi,” tegasnya.
Namun, Najih mengatakan yang tidak kalah penting adalah konsisten untuk tertib administrasi. “Karena pendataan bagi warga masyarakat yang sudah divaksin itu sangat penting, agar identifikasi itu sangat mendukung untuk melakukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut.”
Lalu, mengapa Ombudsman mendorong supaya inklusivitas atau keterbukaan di dalam proses vaksinasi ini penting? “Karena bagi Ombudsman bahwa rasa keadilan pada masyarakat itu harus didahulukan di dalam proses ini,” kata Najih.
“Sehingga kita berharap bahwa proses pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan sesuai dengan tata policy yang telah ditetapkan untuk menghindari rasa kecemburuan masyarakat. Seperti mungkin ada upaya-upaya untuk mendahulukan kelompok tertentu misalnya, yang itu tidak menjadi prioritas misalnya,” sambung Najih.
Selain itu, Najih mengatakan keterbukaan proses vaksinasi ini juga menutup kemungkinan untuk adanya penyalahgunaan-penyalahgunaan penyimpangan. “Sehingga misalnya untuk menghindari adanya potensi pemalsuan terhadap vaksin. Kemudian, yang itu berdampak bagi upaya kita untuk segera mengurangi atau menghilangkan pandemi COVID-19 ini dalam rangka mendukung proses pertumbuhan ekonomi yang semakin perlu kita ubah dari gejala yang memprihatinkan menjadi yang menggembirakan,” tegasnya. Baca juga: Sputnik V Siap Digunakan Vaksinasi Gotong Royong
“Sehingga, vaksinasi ini memang menjadi salah satu solusi agar pembangunan ekonomi terutama ini bisa berjalan dengan cepat dan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” imbuh Najih.
(kri)
Lihat Juga :
