Temui Jaksa Agung, Mahfud Minta Ada Pedoman Pasal 2 dan 3 UU Korupsi
loading...
Mahfud MD meminta Kejagung membuat petunjuk yang sama dan jelas mengenai unsur korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999. Foto: MNC/Riezky Maulana
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Agung ( Kejagung ), Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi di bidang hukum, lebih khusus soal penanganan kasus korupsi.
Mahfud mengungkapkan, secara lebih spesifik pertemuan membahas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Baca: Kutip Jokowi soal Presiden 3 Periode, Mahfud: Menjerumuskan dan Menjilat)
"Soal unsur tindakan korupsi, ada masukan dari beberapa tokoh bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 supaya bisa diberi petunjuk yang sama dan jelas, karena di lapangan ada orang tidak punya niat untuk melakukan korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi dan itu menyebabkan orang takut melangkah,” katanya di Jakarta.
(Baca: Amien Rais Sebut Mahfud MD Sudah Berubah)
Menurut Mahfud, Kejagung menyatakan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan kasus tersebut. Sehingga, kalau ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat untuk itu maka itu bukanlah sebuah kasus korupsi.
"Oleh karena itu, sekian kasus hampir semua memang terbukti di pengadilan, namun hanya di bawah lima persen saja yang dianggap oleh pengadilan karena bukan kasus korupsi. Artinya sudah bagus secara menerapkan itu. Sehingga, tadi kita berdiskusi tinggal penerapan UU dan SOP-nya saja yang diperketat," tuturnya.
Mahfud mengungkapkan, secara lebih spesifik pertemuan membahas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Baca: Kutip Jokowi soal Presiden 3 Periode, Mahfud: Menjerumuskan dan Menjilat)
"Soal unsur tindakan korupsi, ada masukan dari beberapa tokoh bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 supaya bisa diberi petunjuk yang sama dan jelas, karena di lapangan ada orang tidak punya niat untuk melakukan korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi dan itu menyebabkan orang takut melangkah,” katanya di Jakarta.
(Baca: Amien Rais Sebut Mahfud MD Sudah Berubah)
Menurut Mahfud, Kejagung menyatakan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan kasus tersebut. Sehingga, kalau ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada niat untuk itu maka itu bukanlah sebuah kasus korupsi.
"Oleh karena itu, sekian kasus hampir semua memang terbukti di pengadilan, namun hanya di bawah lima persen saja yang dianggap oleh pengadilan karena bukan kasus korupsi. Artinya sudah bagus secara menerapkan itu. Sehingga, tadi kita berdiskusi tinggal penerapan UU dan SOP-nya saja yang diperketat," tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
