Bamsoet Tegaskan MPR Tak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Senin, 15 Maret 2021 - 12:54 WIB
loading...
Bamsoet Tegaskan MPR...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto/Dok SINDO
A A A
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan pihaknya tak pernah membahas tentang masa jabatan presiden. Hal itu dikatakan Bambang untuk menjawab isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait masa jabatan presiden tiga periode .

Menurutnya, soal isu presiden tiga periode , dirinya juga sudah mendengar pernyataan Presiden Jokowi bahwa tak ada niat dirinya maupun kalangan pemerintah untuk menambah masa jabatan menjadi tiga periode.

"Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Soal Polemik Presiden Tiga Periode, PAN Duga Ada Upaya Mencoreng Citra Jokowi


Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945.

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa masa jabatan presiden yang diterapkan dua periode selama ini sudah disepakati bersama, dan sudah menjadi pertimbangan yang matang.

Baca juga: Ngabalin Minta Amien Rais Jangan Bikin Gaduh, Cari Isu Lain untuk Angkat Partai Ummat

Politikus Partai Golkar ini pun menganggap, konsep dua periode juga diadopsi oleh negara seperti Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode.

"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelasnya.

Mantan Ketua DPR ini juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode. Jangan sampai isu tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa.

"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," pungkas Bamsoet.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tanggapi Video Hasto...
Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!
Hasto Kristiyanto Sindir...
Hasto Kristiyanto Sindir Sosok Berambisi Perpanjang Jabatan 3 Periode usai Jadi Tersangka KPK
Ketua Umum Parpol Diminta...
Ketua Umum Parpol Diminta Patuhi Pesan Prabowo Agar Menterinya di Kabinet Tak Main Proyek APBN
MPR Serahkan Dokumen...
MPR Serahkan Dokumen Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR Soal KKN ke Pihak Keluarga
Pimpinan MPR Dorong...
Pimpinan MPR Dorong Soeharto dan Gus Dur Diberikan Gelar Pahlawan Nasional
Pulihkan Nama Baik Gus...
Pulihkan Nama Baik Gus Dur, Tap Nomor II/MPR/2001 Dicabut
Incar 3 Periode, Trump:...
Incar 3 Periode, Trump: Saya Tidak Bercanda
Bambang Soesatyo Berikan...
Bambang Soesatyo Berikan Surat Pencabutan Nama Soeharto dari TAP MPR RI
Bamsoet Buka Sidang...
Bamsoet Buka Sidang Paripurna Akhir Jabatan MPR dengan Pantun, Singgung Pohon Beringin
Rekomendasi
AS dan China Sepakat...
AS dan China Sepakat Hentikan Gencatan Perang Dagang selama 90 Hari
Manajemen Arema FC Geram...
Manajemen Arema FC Geram Bus Persik Dilempari Batu: Pertimbangkan Hengkang dari Kanjuruhan!
Laporkan Dedi Mulyadi...
Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer, Warga Babelan: Melanggar Hak Asasi
Berita Terkini
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Budaya Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Mengelola Komunikasi...
Mengelola Komunikasi Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Duit Rp479 Miliar dari...
Duit Rp479 Miliar dari Korupsi Duta Palma Disita Kejagung, Sahroni Apresiasi
Infografis
Alasan Ratu Elizabeth...
Alasan Ratu Elizabeth II Tak Pernah Sudi Kunjungi Israel
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved