Kubu AHY Tak Habis Pikir KLB Demokrat Disebut Drama Politik untuk Simpati Publik
Senin, 15 Maret 2021 - 07:22 WIB
loading...
Partai Demokrat kubu AHY menyatakan, memang benar apa yang disampaikan Bung Karno, perjuangan kita memang lebih berat, karena akan melawan bangsa sendiri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra menyatakan, memang benar apa yang disampaikan 'Bung Karno', perjuangan kita memang lebih berat, karena akan melawan bangsa sendiri.
Baca juga: Pengamat Sebut jika Tidak Diakui Menkumham, Karier Politik Elite KLB Demokrat Bisa Tamat
Hal itu dikatakan Herzaky menjawab tudingan, peristiwa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD) atau 'isu kudeta' untuk meningkatkan elektabilitas partai dan AHY.
Baca juga: Pengamat Ungkap Puncak Bencana Demokrasi jika Menkumham Sahkan KLB Demokrat
Menurutnya, dalam konteks 'melawan' bangsa sendiri adalah perjuangan kubu AHY untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, penuh dengan rintangan.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujar Herzaky, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Plt Ketua DPC Demokrat Blora : Tidak Ada Mahar Politik dalam Pilkada
Herzaky menganggap, jika memang kemampuan analisis seseorang itu makin lama bisa menurun, ataupun berbeda interpretasi, setidaknya hatinya masih digunakan. "Untuk merasa, seperti yang didengung-dengungkan Ki Hajar Dewantara, apakah situasi saat ini memang normal-normal saja," tutur dia.
Selain itu Herzaky juga mengatakan, apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi.
"Dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" ungkapnya.
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang," tambahnya.
Di sisi lain, dugaan kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata hari ini dianggapnya secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga, masih ada saja yang berpikir kondisi ini adalah drama politik.
Lebih jauh ia mengatakan, kalaulah memang pihak-pihak tertentu menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel yang menuruti apa maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu.
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," tutupnya.
Baca juga: Pengamat Sebut jika Tidak Diakui Menkumham, Karier Politik Elite KLB Demokrat Bisa Tamat
Hal itu dikatakan Herzaky menjawab tudingan, peristiwa Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD) atau 'isu kudeta' untuk meningkatkan elektabilitas partai dan AHY.
Baca juga: Pengamat Ungkap Puncak Bencana Demokrasi jika Menkumham Sahkan KLB Demokrat
Menurutnya, dalam konteks 'melawan' bangsa sendiri adalah perjuangan kubu AHY untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, penuh dengan rintangan.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujar Herzaky, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Plt Ketua DPC Demokrat Blora : Tidak Ada Mahar Politik dalam Pilkada
Herzaky menganggap, jika memang kemampuan analisis seseorang itu makin lama bisa menurun, ataupun berbeda interpretasi, setidaknya hatinya masih digunakan. "Untuk merasa, seperti yang didengung-dengungkan Ki Hajar Dewantara, apakah situasi saat ini memang normal-normal saja," tutur dia.
Selain itu Herzaky juga mengatakan, apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi.
"Dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" ungkapnya.
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang," tambahnya.
Di sisi lain, dugaan kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata hari ini dianggapnya secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga, masih ada saja yang berpikir kondisi ini adalah drama politik.
Lebih jauh ia mengatakan, kalaulah memang pihak-pihak tertentu menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel yang menuruti apa maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu.
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
