Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Pengamat: Dukung dengan Kebijakan Strategis

JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) yang juga Ketua Program Studi S-1 Manajemen, Muhammad Nuruddin Subhan mengatakan bariabel impor merupakan pengurang bagi variabel-variabel lain dalam menghitung pendapatan nasional .

Pendapatan nasional sendiri secara 'filsafat ekonomi' merupakan total produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara, baik yang berasal dari masyarakat maupun berasal dari perusahaan yang ada di negara tersebut. Produktivitas sebuah bangsa dapat dinilai dari pendapatan nasionalnya. ”Pendapatan nasional sebuah Negara akan cenderung menurun apabila variabel impornya cukup tinggi, apalagi impor yang dilakukan digunakan untuk barang konsumsi, bukan untuk barang modal dan produksi,” katanya, Minggu (14/3/2021).

Dia mengingatkan jangan sampai kejadian 2008 lalu terulang kembali, dimana nilai total impor Indonesia sebesar USD129.197 juta. Nilai tersebut sebagian besar berasal dari Impor Non Migas (USD98.644 juta) sekitar 76,3 % dari Total Impor. Sebuah ironi karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Pada saat itu juga, nilai impor menurut golongan barang ekonomi, impor terbesar adalah berasal dari impor bahan baku. Maka sangat wajar apabila Presiden Joko Widodo marah terhadap kondisi impor saat ini. ”Kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yaitu menggalkakan kembali produk dalam negeri dan mengembangkan potensi produk dalam negeri, baik produk pangan dan kebutuhan rumah tangga,” tegasnya.

Menurutnya, langkah Presiden tersebut perlu diteruskan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang memberikan dukungan pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang nota bene sudah cukup berkembang dan hampir 30-an perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Misal dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan ekspor, sehingga produk pangan Indonesia menjadi lebih kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas. Perusahaan yang bergerak di bidang produk pangan seharusnya memiliki keberkahan dalam demand akibat jumlah penduduk Indonesia yang lumayan besar. Sedangkan untuk produk kebutuhan rumah tangga, saat ini masih didominasi oleh perusahaan multinasional, hanya sedikit pemain lokal yang bermain di ceruk ini, misalnya Maspion dan Polytron.

”Kiranya perlu dikembangkan lagi industri yang berbasis kebutuhan rumah tangga dan menambah jumlah perusahaannya. Sebagai informasi, lebih dari 50% komponen bahan baku yang digunakan oleh Polytron berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, Polytron dapat menekan biaya produksi karena bahan baku dari dalam negeri cenderung lebih murah serta tidak terpengaruh kondisi ekonomj global. Bayangkan "multiplier effectnya" jika semakin banyak perusahaan lokal yang melakukan kegiatan dalam industri berbasis kebutuhan rumah tangga. Polytron saja memiliki 3 lokasi pabrik yang berada di Jawa Tengah dengan total Karyawan lebih dari 11.000 orang,” paparnya.

Dukungan terhadap langkah Presiden Joko Widodo juga dapat dilakukan oleh Media. Penghargaan-penghargaan (Award) seperti Top Brand, ICSA dan Superbrands dapat menggiring opini masyarakat agar produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Platform belanja online (e-commerce) juga dapat membantu menyampaikan pesan Presiden, misal Tokopedia melalui promo bangga buatan Indonesia. “Dengan promo tersebut masyarakat mendapatkan salah satu keuntungan, yaitu gratis ongkos kirim. Selain belanja lebih hemat, ini kesempatan bagi kita semua untuk mendukung produk buatan Indonesia. Mencari produk dalam negeri-pun menjadi tidak sulit, karena kita bisa mendapatkannya di berbagai platform belanja on line,” ungkapnya.

Terakhir, sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah juga dapat menguatkan self esteem bagi produk dalam negeri itu sendiri maupun konsumen dalam negeri karena produk dalam negeri sudah aman untuk digunakan dan sudah memiliki kualitas yang baik.