Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Pengamat: Dukung dengan Kebijakan Strategis

Minggu, 14 Maret 2021 - 21:39 WIB
loading...
Jokowi Gaungkan Benci...
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) Muhammad Nuruddin Subhan mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi harus didukung dengan kebijakan strategis. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) yang juga Ketua Program Studi S-1 Manajemen, Muhammad Nuruddin Subhan mengatakan bariabel impor merupakan pengurang bagi variabel-variabel lain dalam menghitung pendapatan nasional .

Pendapatan nasional sendiri secara 'filsafat ekonomi' merupakan total produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara, baik yang berasal dari masyarakat maupun berasal dari perusahaan yang ada di negara tersebut. Produktivitas sebuah bangsa dapat dinilai dari pendapatan nasionalnya. ”Pendapatan nasional sebuah Negara akan cenderung menurun apabila variabel impornya cukup tinggi, apalagi impor yang dilakukan digunakan untuk barang konsumsi, bukan untuk barang modal dan produksi,” katanya, Minggu (14/3/2021). Baca juga: Ungkap Alasan Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Luhut: Pertamina Ngawurnya Minta Ampun

Dia mengingatkan jangan sampai kejadian 2008 lalu terulang kembali, dimana nilai total impor Indonesia sebesar USD129.197 juta. Nilai tersebut sebagian besar berasal dari Impor Non Migas (USD98.644 juta) sekitar 76,3 % dari Total Impor. Sebuah ironi karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Pada saat itu juga, nilai impor menurut golongan barang ekonomi, impor terbesar adalah berasal dari impor bahan baku. Maka sangat wajar apabila Presiden Joko Widodo marah terhadap kondisi impor saat ini. ”Kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yaitu menggalkakan kembali produk dalam negeri dan mengembangkan potensi produk dalam negeri, baik produk pangan dan kebutuhan rumah tangga,” tegasnya. Baca juga: Terungkap! 4 Fakta Mengapa Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing

Menurutnya, langkah Presiden tersebut perlu diteruskan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang memberikan dukungan pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang nota bene sudah cukup berkembang dan hampir 30-an perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Misal dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan ekspor, sehingga produk pangan Indonesia menjadi lebih kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas. Perusahaan yang bergerak di bidang produk pangan seharusnya memiliki keberkahan dalam demand akibat jumlah penduduk Indonesia yang lumayan besar. Sedangkan untuk produk kebutuhan rumah tangga, saat ini masih didominasi oleh perusahaan multinasional, hanya sedikit pemain lokal yang bermain di ceruk ini, misalnya Maspion dan Polytron.

”Kiranya perlu dikembangkan lagi industri yang berbasis kebutuhan rumah tangga dan menambah jumlah perusahaannya. Sebagai informasi, lebih dari 50% komponen bahan baku yang digunakan oleh Polytron berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, Polytron dapat menekan biaya produksi karena bahan baku dari dalam negeri cenderung lebih murah serta tidak terpengaruh kondisi ekonomj global. Bayangkan "multiplier effectnya" jika semakin banyak perusahaan lokal yang melakukan kegiatan dalam industri berbasis kebutuhan rumah tangga. Polytron saja memiliki 3 lokasi pabrik yang berada di Jawa Tengah dengan total Karyawan lebih dari 11.000 orang,” paparnya.

Dukungan terhadap langkah Presiden Joko Widodo juga dapat dilakukan oleh Media. Penghargaan-penghargaan (Award) seperti Top Brand, ICSA dan Superbrands dapat menggiring opini masyarakat agar produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Platform belanja online (e-commerce) juga dapat membantu menyampaikan pesan Presiden, misal Tokopedia melalui promo bangga buatan Indonesia. “Dengan promo tersebut masyarakat mendapatkan salah satu keuntungan, yaitu gratis ongkos kirim. Selain belanja lebih hemat, ini kesempatan bagi kita semua untuk mendukung produk buatan Indonesia. Mencari produk dalam negeri-pun menjadi tidak sulit, karena kita bisa mendapatkannya di berbagai platform belanja on line,” ungkapnya.

Terakhir, sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah juga dapat menguatkan self esteem bagi produk dalam negeri itu sendiri maupun konsumen dalam negeri karena produk dalam negeri sudah aman untuk digunakan dan sudah memiliki kualitas yang baik.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
Gurita Konsentrasi Saham...
Gurita Konsentrasi Saham dan Ujian Transparansi Bursa Kita
Dasco Minta Impor Mobil...
Dasco Minta Impor Mobil Pikap dari India Ditunda, Great Institute: Cerminan DPR Pro Industri Dalam Negeri
Nasdem Dukung Bareskrim...
Nasdem Dukung Bareskrim Berantas Manipulasi Pasar Modal
Regulator Mundur, IHSG...
Regulator Mundur, IHSG Tersungkur: Ketika Krisis Kepercayaan Menghantam Pasar Modal
Krisis Tata Kelola dan...
Krisis Tata Kelola dan Hukum Pasar Modal
IHSG Sepekan Naik 0,83%,...
IHSG Sepekan Naik 0,83%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp10.340 Triliun
Pasar Saham RI Terancam...
Pasar Saham RI Terancam Turun Kelas, Modal Asing Bisa Kabur Rp3,6 Triliun
Purbaya Beberkan Penyebab...
Purbaya Beberkan Penyebab Neraca Perdagangan Mei 2026 Defisit
Rekomendasi
Ducati Tidak Tertarik...
Ducati Tidak Tertarik dengan Reli Dakar, Ini Alasannya
Nonton Latihan Pestapora...
Nonton Latihan Pestapora Makassar Lebih Murah Pakai BRImo, Begini Cara Dapat Promonya!
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Pimpin Pengembangan Ekosistem SAF di ASEAN
Berita Terkini
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Selesai Diperiksa, 2 Mobil Tahanan Siaga di Kejagung
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved