Hadiri KLB Moeldoko, Kader Demokrat Maluku: Murni Hati Nurani, Tak Dipaksa
Sabtu, 13 Maret 2021 - 11:36 WIB
loading...
A
A
A
Ia menuturkan, latar belakang KLB dilaksanakan, karena para kader partai menilai, Kongres V di Jakarta, berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan AD/ART partai tahun 2005.
"Kongres V tidak membahas rancangan perubahan AD/ART, sehingga penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART 2020 adalah tidak sah dan inkonstitusional. Secara material pasal demi pasal tentang majelis tinggi dan hak suara bertentangan dan tidak demokratis serta menjadikan Partai Demokrat sebagai partai monarki, oligarki dan tirani," ujarnya.
Menurut Pentury, berdasarkan evaluasi kinerja Partai Demokrat, dinilai menurun, baik dalam perolehan kursi, perolehan suara maupun elaktabilitas partai. "Para pendiri dan senior partai menilai SBY melakukan wanprestasi terhadap komitmen awal yang dibangun sedcara bersama," jelasnya.
Mantan anggota DPRD Maluku itu juga membeberkan, hasil KLB yang menyatakan demisioner kepengurusan hasil Kongres V di Jakarta dengan mengakomodir Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta kembali ke AD/ART 2005, serta menganulir keberadaan majelis tinggi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai UU partai politik.
"KLB telah selesai dan hasilnya telah disampaikan ke Kemenkumham untuk disahkan dan meminta Kemenkum Ham untuk menganulir hasil Kongres V di Jakarta karena bertentangan dengan kaidah demokrasi yang merupakan dasar UU partai politik," bebernya.
Disinggung terkait keberangkatan 11 orang delegasi yang sebelumnya sudah diketahui Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina, Pentury mengaku, dirinya sempat melakukan komunikasi dengan Ketua DPD, karena sebagai seorang kader, dalam berpolitik itu, harus bangun komunikasi.
"Saya sebagai seorang kader Partai Demokrat memahami dinamika internal, sehingga saya lakukan komunikasi politik dengan saudara Roy Pattiasina. Saya jelaskan dinamika di Jakarta dan posisi dinamika DPP, karena itu semua peristiwa ini pasti punya implikasi," imbuhnya.
"Kongres V tidak membahas rancangan perubahan AD/ART, sehingga penetapan dan pengesahan perubahan AD/ART 2020 adalah tidak sah dan inkonstitusional. Secara material pasal demi pasal tentang majelis tinggi dan hak suara bertentangan dan tidak demokratis serta menjadikan Partai Demokrat sebagai partai monarki, oligarki dan tirani," ujarnya.
Menurut Pentury, berdasarkan evaluasi kinerja Partai Demokrat, dinilai menurun, baik dalam perolehan kursi, perolehan suara maupun elaktabilitas partai. "Para pendiri dan senior partai menilai SBY melakukan wanprestasi terhadap komitmen awal yang dibangun sedcara bersama," jelasnya.
Mantan anggota DPRD Maluku itu juga membeberkan, hasil KLB yang menyatakan demisioner kepengurusan hasil Kongres V di Jakarta dengan mengakomodir Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta kembali ke AD/ART 2005, serta menganulir keberadaan majelis tinggi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai UU partai politik.
"KLB telah selesai dan hasilnya telah disampaikan ke Kemenkumham untuk disahkan dan meminta Kemenkum Ham untuk menganulir hasil Kongres V di Jakarta karena bertentangan dengan kaidah demokrasi yang merupakan dasar UU partai politik," bebernya.
Disinggung terkait keberangkatan 11 orang delegasi yang sebelumnya sudah diketahui Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina, Pentury mengaku, dirinya sempat melakukan komunikasi dengan Ketua DPD, karena sebagai seorang kader, dalam berpolitik itu, harus bangun komunikasi.
"Saya sebagai seorang kader Partai Demokrat memahami dinamika internal, sehingga saya lakukan komunikasi politik dengan saudara Roy Pattiasina. Saya jelaskan dinamika di Jakarta dan posisi dinamika DPP, karena itu semua peristiwa ini pasti punya implikasi," imbuhnya.
Lihat Juga :
