Hadiri KLB Moeldoko, Kader Demokrat Maluku: Murni Hati Nurani, Tak Dipaksa
Sabtu, 13 Maret 2021 - 11:36 WIB
loading...
A
A
A
"Ketika dinamika di DPP selesai dan pemaknaan pengurus DPP dimisioner, tidak serta merta juga dilakukan dimisioner di daerah-daerah, tetapi pasti mereka adalah bagian dari kader," tegasnya.
"Untuk itu, kami berharap kader-kader partai tenang, karena ketika sudah ada proses legal standing yang merupakan bagian dari tanggung jawab DPP, maka dari situlah kita akan ambil langkah-langkah konsolidasi dan langkah-langkah yang tentu berdampak pada struktural, bisa saja terjadi restrukturisasi, baik di DPP, DPD dan sampai ke tingkat yang lebih bawah," ungkapnya.
Terkait tudingan delegasi dari Maluku menerima sejumlah uang, Markus membantahnya. Apalagi, berita tentang delegasi dari Maluku mengamuk karena tidak mendapat uang Rp100 juta yang dijanjikan.
Meski begitu Markus tidak membantah, ia dan rekan-rekannya dari Maluku mendapat uang transportasi dan akomodasi selama mengikuti KLB. "Soal pemberian uang yang tidak sesuai seperi yang viral itu tidak ada. Bahwa kita dibeli tiket itu wajar, politik cost saya tidak mungkin kasih uang sendiri, kasih uang kopi itu juga wajar kita tidak mungkin pergi dengan uang kita sendiri," katanya.
Markus juga menanggapi laporan polisi yang dibuat pengurus DPD Partai Demokrat Maluku. Sampai saat ini, ia dan sejumlah rekannya yang berangkat ke Deli Serdang belum dipanggil polisi.
"Terkait sikap (laporan) saudara Roy Pattiasina (Ketua DPD Demokrat) yang telah melayangkan laporan ke kepolisian kami belum akan berkomentar karena kami belum dipanggil sehingga kami belum tahu substansi apa sih yang dilaporkan nanti sudah kami akan memberikan komentar seperlunya," ungkapnya.
Markus dan 10 kader Partai Demokrat yang ikut menghadiri KLB di De Serdang telah resmi dipecat dari partai. Mereka juga telah dilaporkan ke Polda Maluku karena dituding mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Maluku dan DPC se-Maluku saat menghadiri KLB.
"Untuk itu, kami berharap kader-kader partai tenang, karena ketika sudah ada proses legal standing yang merupakan bagian dari tanggung jawab DPP, maka dari situlah kita akan ambil langkah-langkah konsolidasi dan langkah-langkah yang tentu berdampak pada struktural, bisa saja terjadi restrukturisasi, baik di DPP, DPD dan sampai ke tingkat yang lebih bawah," ungkapnya.
Terkait tudingan delegasi dari Maluku menerima sejumlah uang, Markus membantahnya. Apalagi, berita tentang delegasi dari Maluku mengamuk karena tidak mendapat uang Rp100 juta yang dijanjikan.
Meski begitu Markus tidak membantah, ia dan rekan-rekannya dari Maluku mendapat uang transportasi dan akomodasi selama mengikuti KLB. "Soal pemberian uang yang tidak sesuai seperi yang viral itu tidak ada. Bahwa kita dibeli tiket itu wajar, politik cost saya tidak mungkin kasih uang sendiri, kasih uang kopi itu juga wajar kita tidak mungkin pergi dengan uang kita sendiri," katanya.
Markus juga menanggapi laporan polisi yang dibuat pengurus DPD Partai Demokrat Maluku. Sampai saat ini, ia dan sejumlah rekannya yang berangkat ke Deli Serdang belum dipanggil polisi.
"Terkait sikap (laporan) saudara Roy Pattiasina (Ketua DPD Demokrat) yang telah melayangkan laporan ke kepolisian kami belum akan berkomentar karena kami belum dipanggil sehingga kami belum tahu substansi apa sih yang dilaporkan nanti sudah kami akan memberikan komentar seperlunya," ungkapnya.
Markus dan 10 kader Partai Demokrat yang ikut menghadiri KLB di De Serdang telah resmi dipecat dari partai. Mereka juga telah dilaporkan ke Polda Maluku karena dituding mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Maluku dan DPC se-Maluku saat menghadiri KLB.
(maf)
Lihat Juga :
