Setahun Pandemi Covid-19, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Meningkat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Genap setahun Indonesia dilanda pandemi Covid-19 seiring diumumkannya dua kasus positif pertama pada Maret 2020. Setelah terus naik grafiknya hingga melampaui satu juta kasus, kini kurva mulai bergerak turun.
Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan dalam satu tahun pandemi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami peningkatan. “Setahun pandemi Covid-19, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi meningkat,” ungkap peneliti indEX Research Hendri Kurniawan dalam siaran pers di Jakarta, pada Jumat (12/3/2021).
Ketika wabah Covid-19 mulai muncul di Wuhan dan merebak ke sejumlah negara, pemerintah pun memperketat pintu keluar masuk lintas negara. Pemerintah juga memulangkan WNI dari Tiongkok dan mempersiapkan rumah sakit darurat di Pulau Galang. Pada saat itu Indonesia tengah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, dan tingkat kepuasan publik mencapai 67,6% pada Februari 2020. Ketika akhirnya Indonesia juga menghadapi pandemi, tingkat kepuasan anjlok menjadi 64,7% pada Mei 2020.
Begitu WHO mengumumkan status pandemi, rencana pemberlakuan karantina wilayah serta-merta membuat perekonomian seolah terhenti. Pemerintah akhirnya memutuskan opsi kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun tidak sepenuhnya menutup semua sektor ekonomi jika dilakukan lockdown, dampak PSBB dirasakan memukul telak berbagai kalangan pelaku usaha dan masyarakat. “Bisa dibayangkan jika memutuskan lockdown, ekonomi akan benar-benar hancur,” tandas Hendri.
Seiring mulai dibukanya kembali kegiatan ekonomi dalam kebijakan new normal, tingkat kepuasan publik mulai bergerak naik menjadi 66,8% pada Agustus 2020, atau masih di bawah sebelum pandemi.“Ekonomi minus, dan Indonesia tengah memasuki resesi,” lanjut Hendri.
Masyarakat tampaknya sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dan optimisme akan hadirnya vaksin Covid-19. Tingkat kepuasan publik pun berhasil rebound menjadi 68,7% pada November 2020. Gelaran vaksinasi dimulai, di mana Presiden Jokowi menjadi orang pertama menerima suntikan. Pemerintah juga memastikan status Vaksin Sinovac yang digunakan aman dengan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. Tingkat kepuasan publik kini mencapai angka tertinggi, yaitu 70,9%. “Publik melihat Presiden Jokowi bekerja keras mengatasi pandemi dan berupaya memulihkan perekonomian, terbukti dari meningkatnya kepuasan masyarakat,” kata Hendri.
Meskipun demikian perekonomian masih bergerak minus dan angka penambahan kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Bahkan pemerintah memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa dan Bali, atau kini disebut sebagai PPKM mikro. Masih ada 23,8% responden yang menyatakan tidak puas dan tidak tahu/tidak jawab 5,3%. “Pemerintah harus mempercepat laju vaksinasi agar target membuka kembali seluruh kegiatan masyarakat bisa segera dilakukan, dan Indonesia keluar dari pandemi,” pungkas Hendri.
Survei Index Research dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan dalam satu tahun pandemi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami peningkatan. “Setahun pandemi Covid-19, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi meningkat,” ungkap peneliti indEX Research Hendri Kurniawan dalam siaran pers di Jakarta, pada Jumat (12/3/2021).
Ketika wabah Covid-19 mulai muncul di Wuhan dan merebak ke sejumlah negara, pemerintah pun memperketat pintu keluar masuk lintas negara. Pemerintah juga memulangkan WNI dari Tiongkok dan mempersiapkan rumah sakit darurat di Pulau Galang. Pada saat itu Indonesia tengah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, dan tingkat kepuasan publik mencapai 67,6% pada Februari 2020. Ketika akhirnya Indonesia juga menghadapi pandemi, tingkat kepuasan anjlok menjadi 64,7% pada Mei 2020.
Begitu WHO mengumumkan status pandemi, rencana pemberlakuan karantina wilayah serta-merta membuat perekonomian seolah terhenti. Pemerintah akhirnya memutuskan opsi kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun tidak sepenuhnya menutup semua sektor ekonomi jika dilakukan lockdown, dampak PSBB dirasakan memukul telak berbagai kalangan pelaku usaha dan masyarakat. “Bisa dibayangkan jika memutuskan lockdown, ekonomi akan benar-benar hancur,” tandas Hendri.
Seiring mulai dibukanya kembali kegiatan ekonomi dalam kebijakan new normal, tingkat kepuasan publik mulai bergerak naik menjadi 66,8% pada Agustus 2020, atau masih di bawah sebelum pandemi.“Ekonomi minus, dan Indonesia tengah memasuki resesi,” lanjut Hendri.
Masyarakat tampaknya sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dan optimisme akan hadirnya vaksin Covid-19. Tingkat kepuasan publik pun berhasil rebound menjadi 68,7% pada November 2020. Gelaran vaksinasi dimulai, di mana Presiden Jokowi menjadi orang pertama menerima suntikan. Pemerintah juga memastikan status Vaksin Sinovac yang digunakan aman dengan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. Tingkat kepuasan publik kini mencapai angka tertinggi, yaitu 70,9%. “Publik melihat Presiden Jokowi bekerja keras mengatasi pandemi dan berupaya memulihkan perekonomian, terbukti dari meningkatnya kepuasan masyarakat,” kata Hendri.
Meskipun demikian perekonomian masih bergerak minus dan angka penambahan kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Bahkan pemerintah memperketat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa dan Bali, atau kini disebut sebagai PPKM mikro. Masih ada 23,8% responden yang menyatakan tidak puas dan tidak tahu/tidak jawab 5,3%. “Pemerintah harus mempercepat laju vaksinasi agar target membuka kembali seluruh kegiatan masyarakat bisa segera dilakukan, dan Indonesia keluar dari pandemi,” pungkas Hendri.
Survei Index Research dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%.
(cip)