Pembiaran KLB Demokrat Moeldoko, Kekuasaan Akan Mudah Mencaplok Partai
Kamis, 11 Maret 2021 - 12:01 WIB
loading...
KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP, Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat suatu preseden buruk dalam berdemokrasi dan merusak akal sehat.
Sebab kata Ujang, peristiwa politik ini merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaaan terjadi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
"Suatu preseden buruk, karena nantinya ke depan siapa pun yang punya kekuasan, akan dengan mudah mencaplok dan mengkudeta partai yang sah secara terang-terangan. Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elite yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/3/2021).
Seperti diketahui, dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.
Baca juga: Demokrat Sebut Terima Kasih Respons Cepat dari Propam Polri
"…orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli. Cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya," ujarnya.
Ia mengkhawatirkan ke depan nanti kalau Indonesia ini, siapa pun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai - partai lain dengan cara inkonstitusional.
Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.
"Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudetamengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi," katanya.
Harusnya, kata Ujang, sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.
"Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan," paparnya.
Seharusnya orang yang bekerja di istana apalagi posisinya sangat penting dalam membantu presiden, tidak menggunakan cara-cara seperti ini.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional. Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," pungkasnya.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat suatu preseden buruk dalam berdemokrasi dan merusak akal sehat.
Sebab kata Ujang, peristiwa politik ini merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaaan terjadi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
"Suatu preseden buruk, karena nantinya ke depan siapa pun yang punya kekuasan, akan dengan mudah mencaplok dan mengkudeta partai yang sah secara terang-terangan. Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elite yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/3/2021).
Seperti diketahui, dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.
Baca juga: Demokrat Sebut Terima Kasih Respons Cepat dari Propam Polri
"…orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli. Cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya," ujarnya.
Ia mengkhawatirkan ke depan nanti kalau Indonesia ini, siapa pun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai - partai lain dengan cara inkonstitusional.
Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.
"Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudetamengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi," katanya.
Harusnya, kata Ujang, sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.
"Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan," paparnya.
Seharusnya orang yang bekerja di istana apalagi posisinya sangat penting dalam membantu presiden, tidak menggunakan cara-cara seperti ini.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional. Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
