Pembiaran KLB Demokrat Moeldoko, Kekuasaan Akan Mudah Mencaplok Partai

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan.



"…orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli. Cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan ke depan nanti kalau Indonesia ini, siapa pun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai - partai lain dengan cara inkonstitusional.

Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.

"Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudetamengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi," katanya.

Harusnya, kata Ujang, sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.

"Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan," paparnya.

Seharusnya orang yang bekerja di istana apalagi posisinya sangat penting dalam membantu presiden, tidak menggunakan cara-cara seperti ini.

"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional. Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," pungkasnya.