Pakar Politik LIPI Sebut KLB Demokrat Moeldoko Tak Etis dan Anomali Politik
Kamis, 11 Maret 2021 - 11:07 WIB
loading...
Pakar politik dari LIPI Siti Zuhro menilai, KLB Partai Demokrat di Sumut yang menjadikan Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum tak elok dan tak etis. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak elok dan tidak etis.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Bahkan kata Siti, terjadi anomali politik dan demokrasi dalam peristiwa ini. "KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi," ungkap Siti dikutip dari keterangannya pada rilis Lembaga Pendidikan Politik Publik Indonesia (LP3I), Kamis (11/3/2021).
Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Siti juga mengatakan, KLB tersebut tidak lazim karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. "Tentu tidak lazim, karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat," katanya.
Baca juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Dinilai Langgar UU, Ini Penjelasannya
Bahkan kata Siti, terjadi anomali politik dan demokrasi dalam peristiwa ini. "KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi," ungkap Siti dikutip dari keterangannya pada rilis Lembaga Pendidikan Politik Publik Indonesia (LP3I), Kamis (11/3/2021).
Baca juga: Sindir Moeldoko, Demokrat: Kita Ini Partai Besar, Bukan Partai Sambungan Telepon
Siti juga mengatakan, KLB tersebut tidak lazim karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. "Tentu tidak lazim, karena tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat," katanya.
Lihat Juga :
