Demokrat Ngaku Pengurus Daerah Diancam Intel Polres, Ini Tanggapan Polri
Selasa, 09 Maret 2021 - 21:31 WIB
loading...
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mempertanyakan kebenaran dari klaim Waketum Demokrat Benny K Harman bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat , Benny K Harman mengklaim mendapatkan informasi bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ujar Benny dalam cuitan akun Twitternya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Benny Harman: Kader Demokrat di Daerah Resah Diancam Intel Polres
Tak hanya itu, Benny menyebut intel tersebut mendapatkan perintah langsung dari Kapolres. Kemudian, kata Benny, ada juga pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Namun klaim Benny itu tak menyebut secara rinci kabupaten dan kota mana yang dimaksud. Begitu juga Polres wilayah mana yang disebut menyuruh intel-intelnya.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat monitor!" tulis Benny di media sosialnya itu.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mempertanyakan kebenaran dari klaim Benny K Harman tersebut. Menurutnya, perlu ada proses penjelasan yang mendasar terkait tudingan itu.
"Perlu diklarifikasi kebenarannya," ujar Argo saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Walaupun perlu klarifikasi soal kebenaran hal tersebut, Polri sejak awal telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas oknum-oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran. "Kalau ada anggota yang melanggar ya ditindak," ucap Argo.
Kisruh kudeta Demokrat terus bergulir hingga sampai saat ini. Apalagi, kubu yang berseberangan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Baca juga: Ditanya Duit KLB, Demokrat Kubu Moeldoko: Kita Ini Rata-rata Pengusaha
Di sisi lain, kubu AHY pun melakukan kunjungan ke Menkumham, KPU dan Menko Polhukam untuk memastikan legitimasi kepemimpinannya dewasa ini.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ujar Benny dalam cuitan akun Twitternya, Selasa (9/3/2021). Baca juga: Benny Harman: Kader Demokrat di Daerah Resah Diancam Intel Polres
Tak hanya itu, Benny menyebut intel tersebut mendapatkan perintah langsung dari Kapolres. Kemudian, kata Benny, ada juga pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Namun klaim Benny itu tak menyebut secara rinci kabupaten dan kota mana yang dimaksud. Begitu juga Polres wilayah mana yang disebut menyuruh intel-intelnya.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah? Rakyat monitor!" tulis Benny di media sosialnya itu.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mempertanyakan kebenaran dari klaim Benny K Harman tersebut. Menurutnya, perlu ada proses penjelasan yang mendasar terkait tudingan itu.
"Perlu diklarifikasi kebenarannya," ujar Argo saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Walaupun perlu klarifikasi soal kebenaran hal tersebut, Polri sejak awal telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas oknum-oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran. "Kalau ada anggota yang melanggar ya ditindak," ucap Argo.
Kisruh kudeta Demokrat terus bergulir hingga sampai saat ini. Apalagi, kubu yang berseberangan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Baca juga: Ditanya Duit KLB, Demokrat Kubu Moeldoko: Kita Ini Rata-rata Pengusaha
Di sisi lain, kubu AHY pun melakukan kunjungan ke Menkumham, KPU dan Menko Polhukam untuk memastikan legitimasi kepemimpinannya dewasa ini.
(kri)
Lihat Juga :
