Soal Impor Daging Jelang Ramadhan, Ketua DPD Ingatkan Pasar Tak Naikkan Harga

JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau sebanyak 100.000 ton. Alasannya untuk memenuhi perkiraan kebutuhan daging selama puasa dan Lebaran tahun ini.

Volume impor daging kerbau lebih banyak yakni 80.000 ton. Sisanya sebanyak 20.000 ton merupakan kuota daging sapi dari Brasil. Hal itu pun mendapat perhatian serius Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dengan jaminan tersebut, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu meminta agar pasokan daging saat Ramadhan tak lagi kekurangan. "Dengan jaminan ketersediaan izin impor tersebut, saya meminta pasar tidak menaikkan harga daging. Harga penjualan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum PSSI itu juga meminta kepada masyarakat untuk tidak berlaku over konsumtif, apalagi saat ini kita masih berada dalam masa prihatin di tengah pandemi Covid-19.

"Perekonomian kita belum stabil imbas Covid-19. Jadi saya imbau masyarakat untuk tidak berlaku konsumeristik karena kita masih dalam masa prihatin," kata La Nyalla.Baca juga: Wacana Sekolah Tatap Muka, Ketua DPD Minta Siswa dan Guru Rutin Dites Genose

Senator Dapil Jawa Timur itu mengingatkan masyarakat untuk membelanjakan uang mereka sesuai kebutuhan yang diperlukan alias tidak berlebihan. "Menghadapi bulan Ramadhan ini saya mengingatkan kepada masyarakat untuk membelanjakan uangnya pada hal-hal yang lebih dipentingkan, karena kita masih dalam suasana keprihatinan," ucap La Nyalla.

Dia meminta pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi pasar menjelang Ramadhan. Sebab biasanya, harga-harga mulai tak terkendali pada perayaan hari suci umat Muslim tersebut.

"Harga-harga itu biasanya tak terkendali. Ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga jelang Ramadhan, khususnya daging sapi dengan keluarnya izin impor ini. Jangan sampai impor dilakukan, tetapi harga di pasaran tetap tak terkendali. Begitu juga dengan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, harus terkendali dan terjangkau oleh masyarakat," kata La Nyalla.