KLB Partai Demokrat, PKS: Musibah Demokrasi
loading...
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat merupakan musibah demokrasi yang semakin memperburuk citra parpol di hadalan masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Insiden perebutan kekuasaan di Partai Demokrat (PD) lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digawangi oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuai beragam respons. Tak sedikit juga yang menyayangkan apa yang terjadi di partai Bintang Mercy itu.
Seperti halnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Dia menilai insiden tersebut merupakan musibah demokrasi yang semakin memperburuk citra parpol di hadalan masyarakat. "Pertama, ini musibah demokrasi. Perpecahan di parpol kian memperpuruk citra parpol di publik," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Menurut Anggota Komisi II DPR itu, pemerintah seharusnya menjadi pembina partai politik yang dewasa dan adil. Jangan sampai ada parpol yang dilemahkan, apalagi jika dilakukan oleh negara. "Pemerintah punya tugas menjadi pembina yang dewasa dan adil. Tidak boleh ada parpol yang lemah apalagi dilemahkan," ujarnya.
Oleh karena itu, legislator Dapil DKI Jakarta ini menegaskan parpol harus sehat dan kokoh, karena tugas parpol ini berat. Dan proses demokrasi di internal parpol juga harus akuntabel dan terbuka. "Tugas parpol berat karena itu mesti sehat dan kokoh. Proses demokrasi internal di parpol mesti akuntabel dan terbuka," pungkas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR ini.
Seperti halnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Dia menilai insiden tersebut merupakan musibah demokrasi yang semakin memperburuk citra parpol di hadalan masyarakat. "Pertama, ini musibah demokrasi. Perpecahan di parpol kian memperpuruk citra parpol di publik," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Menurut Anggota Komisi II DPR itu, pemerintah seharusnya menjadi pembina partai politik yang dewasa dan adil. Jangan sampai ada parpol yang dilemahkan, apalagi jika dilakukan oleh negara. "Pemerintah punya tugas menjadi pembina yang dewasa dan adil. Tidak boleh ada parpol yang lemah apalagi dilemahkan," ujarnya.
Oleh karena itu, legislator Dapil DKI Jakarta ini menegaskan parpol harus sehat dan kokoh, karena tugas parpol ini berat. Dan proses demokrasi di internal parpol juga harus akuntabel dan terbuka. "Tugas parpol berat karena itu mesti sehat dan kokoh. Proses demokrasi internal di parpol mesti akuntabel dan terbuka," pungkas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR ini.
(cip)
Explore More