Mahfud MD: Gara-gara Karhutla, Malaysia dan Singapura Kecam Indonesia
Jum'at, 05 Maret 2021 - 17:05 WIB
loading...
A
A
A
“Mungkin aneh bagi kita. Isinya apa? Bahwa pemerintah Singapura otoritas hukum Singapura bisa menangkap dan mengadili pembakar-pembakar hutan yang ada di negara tetangga termasuk Indonesia yang asapnya mengganggu masyarakat Singapura. Bisa menangkap,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan kecaman dari internasional ini membuat Presiden Joko Widodo yang pada saat itu baru 10 bulan menjadi Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden untuk penanganan Karhutla. “Ini Undang-undang 4 Agustus 2015, pada saat Presiden Jokowi baru 10 bulan menjadi Presiden. Kan Oktober 2014,” kata Mahfud.
Presiden Jokowi, kata Mahfud menginstruksikan agar upaya penegakan hukum karhutla semakin diefektifkan. “Jadi Presiden mengatakan jangan hanya mencegah, memadamkan, kemudian melakukan pemulihan situasi, sesudah itu tetapi juga mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran,” ucapnya.
Mahfud mengatakan bukan hanya tindak pidananya, juga tindak administrasinya sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan dan lahan. “Jadi ada tindakan hukum. Atau tindakan lain yang diperlukan serta pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan. Masalah hukum ini penting,” jelasnya.
Mahfud mengatakan kecaman dari internasional ini membuat Presiden Joko Widodo yang pada saat itu baru 10 bulan menjadi Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden untuk penanganan Karhutla. “Ini Undang-undang 4 Agustus 2015, pada saat Presiden Jokowi baru 10 bulan menjadi Presiden. Kan Oktober 2014,” kata Mahfud.
Presiden Jokowi, kata Mahfud menginstruksikan agar upaya penegakan hukum karhutla semakin diefektifkan. “Jadi Presiden mengatakan jangan hanya mencegah, memadamkan, kemudian melakukan pemulihan situasi, sesudah itu tetapi juga mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran,” ucapnya.
Mahfud mengatakan bukan hanya tindak pidananya, juga tindak administrasinya sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan dan lahan. “Jadi ada tindakan hukum. Atau tindakan lain yang diperlukan serta pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan. Masalah hukum ini penting,” jelasnya.
(cip)
Lihat Juga :
