PDIP: Solidaritas ASEAN Harus Tekan Rezim Militer Myanmar Cegah Kekerasan
Jum'at, 05 Maret 2021 - 12:58 WIB
loading...
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat. Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap.
Baca juga: Viral Sadisnya Polisi Myanmar, Demonstran Ditembak Mati dari Jarak 1 Meter
Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara.
"Atas dasar hal tesebut, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Ditembak Mati, Demonstran Cantik Myanmar Sumbangkan Organ Tubuhnya
Hasto menyatakan, jalan Demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah. Maka itu, PDIP berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.
"Dalam politik, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan "rules of the game" yang harus dihormati bersama. PDI Perjuangan sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan," ungkapnya.
"Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dll, sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat," tambahnya.
Baca juga: Junta Myanmar Berupaya Kuras Dana USD1 Miliar di Bank AS
Akhirnya kata Hasto, kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut.
Di sisi lain menurut Hasto, Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam hal ini, Pemerintah, terlebih PDIP, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung.
Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka pihaknya merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rezim militer di Myanmar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu.
"Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog," papar Hasto.
Baca juga: Viral Sadisnya Polisi Myanmar, Demonstran Ditembak Mati dari Jarak 1 Meter
Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara.
"Atas dasar hal tesebut, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Ditembak Mati, Demonstran Cantik Myanmar Sumbangkan Organ Tubuhnya
Hasto menyatakan, jalan Demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah. Maka itu, PDIP berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.
"Dalam politik, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan "rules of the game" yang harus dihormati bersama. PDI Perjuangan sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan," ungkapnya.
"Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis dll, sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat," tambahnya.
Baca juga: Junta Myanmar Berupaya Kuras Dana USD1 Miliar di Bank AS
Akhirnya kata Hasto, kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut.
Di sisi lain menurut Hasto, Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam hal ini, Pemerintah, terlebih PDIP, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung.
Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka pihaknya merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rezim militer di Myanmar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu.
"Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog," papar Hasto.
(maf)
Lihat Juga :
