Pacu Kekebalan Kelompok, Jokowi Instruksikan Percepat Vaksinasi Massal di Daerah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menekankan agar pemerintah daerah turut menyambut program vaksinasi COVID-19 untuk memacu kekebalan kelompok yang dapat menjadi perlindungan awal terhadap virus Corona.
Program vaksinasi massal ini akan menjadi salah satu kunci bagi pengendalian pandemi di samping penegakan terhadap protokol kesehatan yang juga harus berjalan beriringan.
"Semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 juta orang yang sudah disuntik vaksin dan sebanyak 12 juta vaksin telah kita distribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," ujar Jokowi dalam pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (4/3/2021).
Jokowi mengatakan setahun sudah negara-negara dunia berjibaku untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari seluruh pihak.
Dia menegaskan bahwa prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat. "Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas: keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," tuturnya.
Vaksin yang belakangan ditemukan juga menjadi harapan baru dalam upaya penanganan pandemi tersebut. Namun, vaksin dalam jumlah sangat terbatas itu berangsur menjadi rebutan seluruh negara.
Jokowi menjelaskan Indonesia cukup beruntung karena berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan sejak jauh hari kepada beberapa perusahaan farmasi global yang memproduksi vaksin COVID-19, stok vaksin bagi masyarakat Indonesia dipastikan akan terpenuhi.
"Hingga kini kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19, (dengan rincian) 3 juta dosis vaksin jadi dan 35 juta bahan baku vaksin. Insya Allah di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca (sebanyak) 4,6 juta dosis vaksin," ucapnya.
Jumlah dosis vaksin tersebut tentunya akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang seiring dengan komitmen penyediaan vaksin yang telah diperoleh pemerintah Indonesia dari berbagai produsen. Selanjutnya, vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung jalannya program vaksinasi massal yang diberikan pemerintah secara gratis kepada 181,5 juta rakyat Indonesia.
Pada tahap pertama program vaksinasi bergulir, tenaga kesehatan menjadi prioritas karena mereka lah garda terdepan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Kelompok lanjut usia (lansia) dan petugas atau pekerja publik menjadi sasaran vaksinasi tahap berikutnya yang telah dimulai beberapa waktu belakangan.
"Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, juga untuk pedagang pasar. Kita ingat di Tanah Abang sudah dilakukan, juga di Pasar Beringharjo dan di kawasan Malioboro Yogyakarta juga telah dimulai," pungkasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Program vaksinasi massal ini akan menjadi salah satu kunci bagi pengendalian pandemi di samping penegakan terhadap protokol kesehatan yang juga harus berjalan beriringan.
"Semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 juta orang yang sudah disuntik vaksin dan sebanyak 12 juta vaksin telah kita distribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," ujar Jokowi dalam pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (4/3/2021).
Jokowi mengatakan setahun sudah negara-negara dunia berjibaku untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi yang membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari seluruh pihak.
Dia menegaskan bahwa prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat. "Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas: keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," tuturnya.
Vaksin yang belakangan ditemukan juga menjadi harapan baru dalam upaya penanganan pandemi tersebut. Namun, vaksin dalam jumlah sangat terbatas itu berangsur menjadi rebutan seluruh negara.
Jokowi menjelaskan Indonesia cukup beruntung karena berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan sejak jauh hari kepada beberapa perusahaan farmasi global yang memproduksi vaksin COVID-19, stok vaksin bagi masyarakat Indonesia dipastikan akan terpenuhi.
"Hingga kini kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19, (dengan rincian) 3 juta dosis vaksin jadi dan 35 juta bahan baku vaksin. Insya Allah di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca (sebanyak) 4,6 juta dosis vaksin," ucapnya.
Jumlah dosis vaksin tersebut tentunya akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang seiring dengan komitmen penyediaan vaksin yang telah diperoleh pemerintah Indonesia dari berbagai produsen. Selanjutnya, vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung jalannya program vaksinasi massal yang diberikan pemerintah secara gratis kepada 181,5 juta rakyat Indonesia.
Pada tahap pertama program vaksinasi bergulir, tenaga kesehatan menjadi prioritas karena mereka lah garda terdepan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Kelompok lanjut usia (lansia) dan petugas atau pekerja publik menjadi sasaran vaksinasi tahap berikutnya yang telah dimulai beberapa waktu belakangan.
"Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, juga untuk pedagang pasar. Kita ingat di Tanah Abang sudah dilakukan, juga di Pasar Beringharjo dan di kawasan Malioboro Yogyakarta juga telah dimulai," pungkasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(kri)