AHY Dalam Tekanan Tinggi, SBY Benteng Terakhir Amankan Posisi

JAKARTA - Pemecatan terhadap kader yang dianggap membangkang seperti dilakukan Partai Demokrat lumrah terjadi di sejumlah partai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, pemecatan dilakukan dengan tujuan menegakkan disiplin partai.

Selain itu, dalam konteks kepentingan kubu Cikeas, langkah pemecatan diambil untuk menciptakan stabilitas internal partai yang sedang mengalami tekanan politik, dalam hal ini dirasakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ).

"Pemecatan tersebut dilakukan di tengah dorongan KLB (Kongres Luar Biasa) yang kian menguat. Tujuannya adalah untuk mengamankan status quo, yakni posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat," katanya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).

(Baca: Heboh Konflik Demokrat, Video Lama Max Sopacua Puji SBY Beredar di Twitter)

Namun demikian, kata Karyono, yang perlu diantisipasi adalah efek dari tindakan pemecatan yang dilakukan secara serentak. Jika tak terkendali justru berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar. Dan, besarnya gejolak tergantung pada situasi dan kondisi.

"Di sinilah diperlukan kepiawaian kubu AHY dalam mengelola konflik. Tidak hanya AHY yang diuji, tapi kelihaian dan pengaruh SBY menjadi taruhannya. SBY adalah benteng terakhir untuk mengamankan AHY sebagai ketua umum," ujarnya.

"Pengaruh SBY di internal untuk saat ini memang masih kuat. Tapi kekuatan SBY saat ini sedang diuji seberapa kuat dalam membentengi partai Demokrat," imbuh mantan Peneliti LSI Denny JA itu.

(Baca: KLB Terus Berembus, Partai Demokrat di Ambang Dualisme Kepengurusan)

Lebih lanjut Karyono mengatakan, lantas seberapa kuat pihak yang mendorong KLB? Jika dilihat dari reaksi pasca pemecatan, nampak di permukaan dorongan KLB semakin menguat. Dia melihat, pemecatan sejumlah kader justru memicu spektrum perlawanan kian meluas. Pemecatan justru berpotensi mendorong kristalisasi pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinan AHY.

"Yang mesti diantisipasi adalah menyatunya pelbagai kelompok berpengaruh yang tidak puas, baik dari dalam maupun dari luar. Jika ini tidak berhasil dikelola dengan baik, maka bisa menggoyahkan benteng pertahanan kubu Cikeas," tutur dia.

Di sisi lain, Karyono menganggap, mewujudkan KLB tidak mudah jika menggunakan AD/ART Partai sebagai rujukan formal. Pasalnya, penyelenggaraan KLB harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang mana komposisi di Majelis Tinggi Demokrat didominasi kubu Cikeas, yang diketuai sendiri oleh SBY ayah kandung AHY.

"Maka dari itu jika kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan AHY menggunakan pendekatan formal untuk menyelenggarakan KLB bisa terkuras energinya. Karenanya, mereka perlu memikirkan cara lain jika hendak menggoyang kubu Cikeas," pungkasnya. (